Biarkan Presiden Jokowi Bekerja, Jangan Diganggu

Jakarta - 28 Januari 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memasuki usia 100 hari, dan tampaknya sudah menjadi “konvensi politik informal” di negeri ini, setiap pemerintahan baru akan ditanyakan apa prestasinya dalam 100 hari pertama. Walaupun sebenarnya waktu 100 hari tidak memiliki landasan ilmiah, yuridis ataupun sosiologis untuk dapat menilai pemerintahan berhasil atau tidak.

Tapi, jika kita secara netral mengatakannya setidaknya dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-JK berusaha untuk tidak menjadi “auto pilot”, karena Jokowi dengan “jam terbang” kepemimpinannya sebagai presiden yang belum lama sudah berusaha untuk “menghadirkan negara atau pemerintah dalam menyelesaikan masalah masyarakat”.

Namun, adalah sah-sah saja jika 100 hari pemerintahan Jokowi kemudian menjadi “komoditas politik” untuk dikritisi, sehingga apa yang dikemukakan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku bingung untuk menjawab ketika mendapat pertanyaan tersebut. Dia melihat hingga 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, belum ada prestasi menonjol yang dihasilkan Jokowi.

"Saya nggak tahu prestasinya apa ya? Belum ada, mohon maaf, belum ada yang menonjol," kata Syarief‎ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Justru menurut Syarief di usia 100 hari ini terjadi konflik antar dua lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang ada malah permasalahan yang semakin rumit. Tapi berikanlah kesempatan untuk Jokowi (mencari solusi)," kata Syarief.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu juga mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi yang menenggelamkan kapal nelayan asing karena diduga mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman itu menurut dia menggunakan alutsista yang tidak tepat.

Dalam sebuah diskusi bertema “Outlook Politik 2015” di Jakarta, pengamat politik Hanta Yudha mengatakan, secara umum, situasi politik 2015 diwarnai upaya pergantian ketua umum partai politik yang dinamis, namun kemungkinan mengganti incumbent sangat kecil. Sedangkan bagi Pemerintahan Jokowi, isu reshuffle dan impeachment akan mengemuka, seperti yang pernah terjadi pada era Presiden SBY. Kelemahan komunikasi politik Koalisi Indonesia Hebat diprediksi akan dimanfaatkan lawan politiknya untuk mengkritisi Presiden Jokowi.

Kritik terhadap pemerintahan Jokowi juga dilakukan melalui survei. Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA dalam kegiatan tersebut, salah seorang peneliti LSI menyatakan pamor pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla merosot drastis dalam sebulan masa kerja karena kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Berdasarkan hasil survei quick poll yang dilakukan pada 18-19 November 2014 melalui random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 44,94 persen.

Tren menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah-atas. Alasan menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena naiknya harga BBM. Selain itu, publik ragu kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil.

Menurut penulis, sejauh ini respons dan sikap politik yang dikemukakan berbagai kalangan tersebut masih dapat diakomodir dan belum mengarah kepada terbentuknya opini publik yang merugikan pemerintah. Kondisi ini disebabkan karena tidak semua kelompok mainstream yang memiliki massa signifikan, di samping itu beberapa media massa yang sangat berpengaruh masih berpikiran positif terhadap kinerja Jokowi, termasuk beberapa tokoh masyarakat, tokoh publik dan pemuka opini juga masih mempunyai harapan besar terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan.

Namun, munculnya respons dan sikap politik tersebut memberikan “snapshot/gambaran” bahwa rakyat menunggu realisasi janji-janji kampanye Jokowi-JK, disamping itu juga melukiskan sebuah dinamika politik yang dinamis, karena sejatinya politik adalah sebuah pertarungan dan kepentingan, yang akan berujung pada sebuah kompromi.

Penulis juga berpendapat penilaian dan kritikan berbagai kelompok kepentingan adalah sebuah kegiatan yang dapat dipahami, karena kultur mereka selama ini menempatkan diri sebagai “oposisi”, walaupun beberapa diantara mereka dalam menyampaikan penilaian dan kritikannya tidak terlepas dari kepentingan politik praktis dan pragmatisnya.

Ini Prestasi Jokowi

Dalam 100 hari pertama perjalanan kabinet kerja, sebenarnya banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla. Prestasi tersebut setidaknya antara lain:

Pertama, figur Presiden Jokowi adalah figur yang diyakini banyak kalangan memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki nasib rakyat kecil, sehingga fenomena masyarakat yang membludak mengikuti acara blusukan Presiden adalah indikatornya. Tidak hanya itu saja, dalam setiap kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, nyata jelas keberpihakan Presiden ke-7 Indonesia tersebut terhadap nasib “wong cilik” seperti memerintahkan segera membangun pasar yang layak di Papua, program BPJS harus mengikutsertakan pedagang kaki lima, dan Jokowi selalu fokus dengan masalah infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan percepatan pelayanan dalam birokrasi pemerintahan.

Kedua, pemerintahan Jokowi-JK bersikap dan berposisi untuk jujur kepada masyarakat yang dipimpinnya dengan tidak segan-segan merevisi harga BBM bahkan menurunkannya di saat harga minyak dunia turun, bahkan dengan ketegasan Jokowi juga sudah berimplikasi dengan langkah cepat beberapa menterinya mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang menunjukkan komitmen terhadap rakyat.

Ketiga, pelaksanaan hukuman mati terhadap 6 gembong narkoba dan akan diikuti dengan eksekusi mati terhadap napi-napi yang divonis mati dan grasinya sudah ditolak Presiden Jokowi yang menurut catatan Kemenkumham mencapai 133 orang. Jokowi walaupun mendapatkan desakan dan kritikan dari negara-negara lain seperti Brasil, Belanda dan Australia, tetap berkomitmen menjalankan eksekusi mati tersebut, sebagai wujud dan sikap tegas rakyat Indonesia bersama Jokowi “perang melawan narkoba”, karena narkoba telah merenggut 40 s/d 50 jiwa orang setiap harinya. Pelaksanaan hukuman mati yang dijamin konstitusi negara ini juga menggambarkan bagaimana teguh dan kokohnya komitmen Jokowi untuk law enforcement, sehingga ke depan hukum di Indonesia akan berprinsip “tajam ke bawah dan juga tajam ke atas”.

Keempat, Presiden Jokowi terkesan sangat konsisten untuk menjalankan program kerja dan rencana strategisnya terutama terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Global”, walaupun terkait hal ini kebijakan Presiden Jokowi akan menghadapi tiga hal yaitu bagaimana memperkuat ketahanan internal (strengthening internal resilience), dan kebijakan menghentikan illegal fishing adalah salah satu aspeknya; Memperkuat kemampuan TNI AL dan TNI AU dan; Pembangunan 24 pelabuhan laut di seluruh Indonesia harus diimbangi dengan perbaikan fasilitas pendukung di sektor maritim.

Keputusan Presiden Jokowi untuk memperkuat TNI AL, kemungkinan akan “dicurigai” beberapa negara tetangga, karena sejatinya sekarang ini selain Indonesia, Australia, China, India, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam juga terus memperkuat armada kapal selamnya. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi dalam upayanya mempercepat kebijakan maritim tanpa kehilangan teman di kawasan regional.

Kelima, di bidang politik luar negeri, sebenarnya ada prestasi Jokowi yang luput dari pengamatan yaitu terhadap China, Presiden Jokowi juga mengkritik China atas klaim maritimnya yang melampaui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu di Pulau Natuna, meskipun secara demografi, geopolitik, geografi, ekonomi dan real politik antara Indonesia dan China bersahabat dengan baik.

Tidak hanya itu saja, mengembalikan TKI-TKI Indonesia yang sudah overstay di beberapa negara juga prestasi tersendiri. Bahkan Presiden Jokowi menurut penulis sangat pandai memanfaatkan posisi Indonesia dalam keanggotaannya di ASEAN, Organisation of Islamic Cooperation (OIC), United Nations, World Bank atau the International Monetary Fund (IMF), termasuk Indonesia akan tetap mempertahankan hubungannya dengan insitutusi multilateral seperti the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), the East Asia Summit and the Group of Twenty (G20), the Indian Ocean Rim Association (IORA) dll.

Keenam, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan menenggelamkan dan membakar kapal asing yang melakukan illegal fishing serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1/Permen-KP/2015 tertanggal 6 Januari 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi bertelur, dan memperbolehkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang lebih dari 8 cm, kepiting mencapai ukuran lebar lebih dari 15 cm dan rajungan dengan ukuran lebar lebih dari 10 cm, yang didukung Presiden Jokowi adalah kebijakan bersifat futuristik, karena memperhatikan populasi lobster, rajungan dan kepiting yang hampir punah serta memproteksi keamanan pangan bagi nelayan di masa depan.

So, hargai kepercayaan rakyat yang telah memilih Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 dan dukung duet ini bersama kabinet kerjanya untuk menggapai impian Indonesia ke depan dengan tidak mengganggunya. Bagaimana pendapat Anda?

*) Toni Ervianto adalah alumnus Fisip Universitas Jember dan alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia.

(nwk/nwk)