Jokowi Masih Kaji Payung Hukum untuk Tim 7 Terkait Urusan KPK dan Polri

Jakarta - Penetapan status tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri, memicu hubungan panas antara dua lembaga, KPK dan Polri. Jokowi pun meminta kepada kementerian terkait untuk memberi kajian terkait masalah itu.

Presiden Joko Widodo sendiri telah memanggil beberapa orang pakar di bidang hukum, kepolisidan dan KPK untuk memberi masukan. Tak hanya itu, rencananya besok Jokowi juga meminta kepada kementerian terkait untuk memberi masukan.

"Jadi sekarang prosesnya adalah setelah Pak Presiden memangil kemarin tokoh-tokoh, lalu akan ada kajian dari kementerian terkait, diminta oleh Pak Presiden, besok jam 15.00 WIB. Kebetulan Pak Presiden besok ada kegiatan ke Medan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).

Setelah itu, lanjut Andi, kajian tersebut akan diserahkan ke Jokowi untuk dipelajari lebih lanjut. "Kajian-kajian itu akan dipelajari oleh Pak Presiden," lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan beberapa pakar yang dipanggil presiden, sebagai tim independen mengenai masalah ini, Presiden Jokowi belum membentuknya secara resmi. Presiden Jokowi masih menunggu kajian dari kementerian untuk melegalkan tim tersebut.

"Ya kalau nanti harus dibentuk, harus ada payung hukumnya. Sampai saat ini belum, masih menunggu kajian besok," katanya.



(jor/ndr)