Ganjar yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mengatakan dengan pernyataan mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie tadi malam yang mengatakan "belum menjadi satu tim", hal itu menurut Ganjar sudah menyiratkan pembentukan suatu tim. Selain Jimly, ada mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Syafii Maarif (mantan ketum PP Muhammadiyah).
"Cara membaca saya dalam statemen itu pada orang-orang di belakang (Presiden) yang menurut saya dengan agak ragu-ragu pak Jimly mengatakan 'kami ini individu yang dimintai pendapat dan belum jadi satu tim,' saya membayangkan pak Jokowi akan membentuk tim Independen untuk menyelesikan persoalan itu," kata Ganjar di kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Senin (26/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau itu iya adanya, dan saya berpikir hari ini bekerja, maka tidak lama lagi akan ada keputusan," tegasnya.
Selain itu, Ganjar menambahkan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kenapa KPK dan Polri baru sekarang mengusut kasus yang sudah bertahun-tahun terjadi. Ia menilai ada kondisi tiba-tiba karena bertepatan dengan fit and proper test Komjen Budi Gunawan dan jelang pemilihan pimpinan KPK.
"Dua-duanya sama, kasusnya lama dan ada kondisi tiba-tiba. Menurut saya sudah tidak fair, harus kembalikan ke track lagi. Artinya tidak ada saling intervensi dan dendam individu," pungkas Ganjar.
"Kenapa baru sekarang? Kalau cerita kasusnya rekening gendut tahun 2003-2006, kan rekening gendut banyak, apa cuma satu?" imbuhnya.
Oleh sebab itu, Ganjar menilai memang Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyelesaikan polemik KPK dan Polri, salah satunya dengan membentuk tim independen.
"Sudah jelas presiden harus ambil alih dengan segala kewenangan yang dimiliki. Istilahnya bola di depan gawang kok, segera tendang," tegasnya.
(alg/try)