Jokowi Harus Berani

Jakarta - Presiden Jokowi mulai mengambil ancang-ancang penyelamatan KPK-Polri. Jokowi harus berani mengambil langkah tegas demi marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Langkah yang mulai dilakukan Jokowi adalah membentuk tim independen untuk menelaah konflik KPK-Polri tersebut. Tujuh tokoh antikorupsi dilibatkan dalam tim tersebut, Jokowi telah memberikan gambaran singkat soal tugas tim tersebut pada pertemuan di Istana Negara pada Minggu (25/1) malam.

Tujuh tokoh yang dilibatkan adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs buaya Hikmahanto Juwana. Selain itu ada mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Sementara itu Syafi'i Ma'arif yang juga diundang dalam acara itu berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta. Kini tim independen tengah menunggu Keppres resmi dari presiden untuk memulai menjalankan tugas mulia menyelamatkan KPK dan Polri.

Jokowi yang sebelumnya hanya bicara normatif seperti berharap KPK dan Polri tak ada benturan juga kini berani bicara soal kriminalisasi. Meski baru tersirat, seolah Jokowi menghendaki kedua lembaga tak saling mencari kesalahan yang kontraproduktif dengan misi pemberantasan korupsi.

"Kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, juga institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan MA. Jangan ada kriminalisasi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Pernyataan Jokowi ini disampaikan di depan 6 tokoh antikorupsi, memberi pesan kepada rakyat bahwa dia telah siap menjaga komitmen dalam pemberantasan korupsi. Lalu apakah ini juga bermakna pesan Jokowi kepada sejumlah elite KIH yang mendukung Komjen Budi Gunawan lekas dilantik jadi Kapolri?

Sejumlah petinggi KIH seperti Ketum NasDem Surya Paloh memang mendukung pelantikan tersangka kasus rekening gendut itu menjadi Kapolri. Bagi Surya Paloh, mendukung Komjen Budi tak berarti mendukung korupsi, dia hanya ingin tatanan kehidupan bernegara di Indonesia tertata dengan baik.

Belakangan yang paling gencar mendorong pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri adalah Hendropriyono, Kepala BIN Hendropriyono di masa Presiden Megawati. Hendro menilai pelantikan Komjen Budi bakal menyelesaikan polemik KPK-Polri.

Dua sikap dedengkot KIH tersebut hanyalah sekelumit contoh sikap pendukung pemerintah yang berbeda dengan sikap aktivis pro KPK. Situasi Jokowi konon saat ini menghadapi tekanan politik yang pelik dan membuatnya sulit mengambil keputusan lantaran ada rasa sungkan atau tak enak dengan petinggi KIH, sehingga Jokowi banyak dinilai ragu dan berlama-lama mengambil keputusan menyelamatkan KPK.

Dorongan agar Jokowi berani mengambil langkah secara tegas pun terus mengalir. Setelah sejumlah aktivis antikorupsi, sekarang dorongan mulai mengalir dari sejumlah parpol di luar KIH. Salah satunya PKS.

"‎Nggak usah takut dengan Megawati dan Surya Paloh, KIH, atau KMP. Takutlah hanya kepada Allah dan rakyat!" seru Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera, Senin (26/1/2015).

Partai Demokrat bahkan mengusulkan Jokowi mendorong Kejaksaan Agung nantinya mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang dituduhkan Kepolisian terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kasus tersebut dinilai sarat dengan kriminalisasi oleh banyak kalangan.

Kini semua pihak menanti keputusan berani Presiden Jokowi. Apakah Jokowi berani mengambil risiko politik demi menyelamatkan KPK?

(van/nrl)