Ketua Umum DPP Ormas PROJO Budi Arie Setiadi langsung mengarah kepada pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhi P yang menyebut aktivis pro KPK sebagai rakyat nggak jelas. Budi memandang pernyataan tersebut jelas menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi dan para penggiat antikorupsi.
"Secara tidak langsung telah membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Budi dalam siaran pers, Senin (26/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Evaluasi di tubuh kabinet merupakan bagian dari Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti, melawan angkara murka dengan ketetapan hati, kebijaksanaan, kesabaran dan kelembutan," kata Budi.
Menurut dia, sikap Presiden Jokowi sangat jelas dalam menyelesaikan masalah Polri dengan KPK. Kedua lembaga harus bekerja sesuai aturan dan tanpa gesekan. Presiden juga membentuk tim untuk menuntaskan masalah ini.
Karena itu, PROJO berharap semua pihak lembaga mendukung, terutama para anggota Kabinet Kerja sebagai pembantu presiden dan seluruh elemen pendukung Jokowi. Kepada para bekas relawan pendukung Jokowi semasa kampanye, Budi Arie mengingatkan perlunya pelaksanaan Yudya Pratidina Marhaenis atau berjuang setiap saat untuk bangsa dan rakyat.
"Kalau ada menteri yang membangkang sebaiknya diganti," pungkas Budi Arie yang juga aktivis 1998 dari Universitas Indonesia ini.
(van/nrl)