KPK Vs Polri, PD Minta Presiden Jokowi Dengarkan Aspirasi Rakyat Indonesia

Jakarta - Konflik KPK dan Polri kembali pecah. Partai Demokrat (PD) pun meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan jangan sampai konflik berlarut.

"Partai Demokrat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberi kesempatan dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak, sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan dan semangat pemberantasan korupsi, serta sungguh mendengar aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia," jelas Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, Senin (26/1/2015).

Berikut 5 poin penjelasan resmi Partai Demokrat:

1. Partai Demokrat terus mengikuti dengan seksama perkembangan situasi politik di tanah air, terutama kemelut yang kini terjadi antara jajaran Polri dan KPK dengan segala dinamika dan implikasinya. Perkembangan situasi yang terjadi memang tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatas-namakan institusi masing-masing.

2. Meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui bahwa ketegangan dan benturan antara Polri dan KPK ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga ditetapkannya Bambang Widjojanto, Komisioner KPK, sebagai tersangka oleh Polri. Situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK pada khususnya dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya. Sementara itu, Partai Demokrat menyimak bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada.

3. Dalam keadaan seperti ini, Partai Demokrat menghimbau dan mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya, sehingga justru akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik yang amat penting kita jaga dan tegakkan. Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan , sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan.

4. Partai Demokrat berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, masih memiliki kesempatan, wewenang dan sumber daya politik (Political Resources) untuk menemukan solusi yang paling tepat, sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk. Partai Demokrat meyakini bahwa Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, dengan penuh rasa tanggung jawab akan bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi krisis kecil ini, sesuatu yang sangat ditunggu oleh rakyat kita. Solusi yang ditempuh diharapkan dapat tetap memastikan bahwa hukum akan terus ditegakkan secara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak akan terganggu, kedua institusi Polri dan KPK bisa diselamatkan dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya tanpa gangguan apapun, dan gesekan antara Polri dan KPK dapat segera dihentikan dan tidak sebaliknya justru semakin meluas.

5. Akhirnya, Partai Demokrat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberi kesempatan dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak, sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan dan semangat pemberantasan korupsi, serta sungguh mendengar aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia.


(trq/ndr)