Jokowi Dinilai Terlambat Beri Batasan kepada Parpol Pendukungnya

Jakarta - Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri yang akhirnya diajukan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo, tidak terlepas dari adanya kepentingan partai politik yang mendukungnya. Langkah Jokowi tersebut menjadi blunder setelah KPK menetapkan mantan Kalemdikpol itu sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut.

Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan antara KPK dan Polri, terlebih setelah Bareskrim Polri menetapkan tersangka dan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat lalu.

"Jokowi terlambat kasih batasan kepada partai politik pendukungnya. Ketika dia jadi presiden, keputusan ada di tangan dia. Jangan sampai orang berpikir dia masih jadi petugas partai," kata pengamat Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat.

Hal itu diungkapkan Hasan dalam diskusi 'Ada apa Dengan Jokowi-Menyoroti Kegamangan Jokowi dalam Kasus KPK vs Polri' di Kafe Eatology, Jl Sabang, Jakpus, Minggu (25/1/2015) yang juga dihadiri komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, politisi PDIP Dwi Ria Latifa dan Koordinator KontraS Haris Azhar.

Sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan, Jokowi harus memiliki kekuasaan penuh. Namun kenyataannya, kebijakan Jokowi itu tidak terlepas dari adanya kepentingan parpol penyokongnya.

"Presiden harus punya super politik. Buat PDIP itu tabu dikatakan. Tapi ternyata idealisme Jokowi terbentur, karena partai butuh sesuatu dan Jokowi tidak bisa berikan batasan," tuturnya.

(mei/mpr)