KontraS: Jokowi Bukan Pemain Utama, Tapi Pemegang Stempel

Jakarta - Ketegasan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kekisruhan antara KPK vs Polri dipertanyakan banyak pihak. Jokowi dinilai tidak dapat melaksanakan fungsi tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan dalam menyelesaikan kisruh di antara kedua lembaga tersebut.

"Perdebatan Budi Gunawan dan pelemahan KPK itu gagal dibendung Jokowi. Dia bukanlah titik akhir penataan di Indonesia, dia hanya footstep yang diperebutkan. Jokowi bukan pemain utama, tapi pemegang cap yang bawa stempel," jelas Koordinator KontraS Haris Azhar.

Hal itu diungkapkan Haris dalam diskusi bertajuk 'Ada apa Dengan Jokowi-Menyoroti Kegamangan Jokowi dalam Kasus KPK vs Polri' di Kafe Eatology, Jl Sabang, Jakpus, Minggu (25/1/2015) yang juga dihadiri komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, politisi PDIP Dwi Ria Latifa dan pengamat politik Hasan Asbi Batupahat.

Ia juga menilai, Jokowi tidak memerankan kekuasaannya sebagai pemimpin negara dalam kisruh ini. Pernyataan Jokowi 'jangan sampai ada gesekan' di Istana Bogor dalam kisruh KPK vs Polri, menunjukkan kualitas Jokowi yang sebenarnya.

"Jawaban Jokowi di Bogor itu menunjukan kualitas dia tidak memahami masalah. Maksud saya, orang sudah bergerak, sudah genting, kok statementnya seperti itu. Saya kira dia tidak paham atau takut," lanjutnya.

Pernyataan Jokowi yang tidak tegas itu, ia nilai karena Jokowi bukan petinggi di PDIP sehingga tidak bisa menyokong janji-janji politiknya saat kampanye dulu.

"Jokowi bukan politisi yang bisa memainkan kebijakan publik," ungkapnya.

Menurutnya, Jokowi juga juga tidak bisa mengelola popularitasnya. Kebijakannya lebih didominasi oleh politisi partai polisi yang masuk dalam lingkaran Istana.

"Memang akhirnya bagi-bagi kekuasaan. Ini kepentingan mereka (parpol) ini yang lebih dominan," tuturnya.

Di samping itu, keputusannya yang menunda pelantikan Budi Gunawan juga tidak terlepas dari adanya kepentingan partai PDIP yang punya pengaruh besar terhadap Jokowi. Dengan dicalonkannya Budi Gunawan sebagai Kapolri, menurutnya lagi, hal ini menunjukkan ada kekuasaan PDIP.

"Polisi aktif kasih masukan buat alat kampanyenya Jokowi, ini kebongkaran bahwa ada kedekatannya dengan politisi PDIP, jadi tidak kelihatan profesionalismenya," tutupnya.

(mei/mpr)