Menanti Sikap Negarawan Presiden Pilihan Rakyat Jokowi

Jakarta - Polemik KPK-Polri mencapai puncaknya setelah Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Polisi juga sudah menetapkan Bambang menjadi tersangka terkait kasus Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 silam. Kini semua pihak menanti solusi Presiden Jokowi.

Jokowi memang sudah mengumpulkan petinggi KPK, Polri, dan Kejagung terkait kisruh Cicak vs Buaya Jilid III ini di Istana Bogor pada Jumat (23/1). Namun demikian pernyataan Jokowi usai 'pertemuan islah' itu dinilai terlalu normatif dan tidak memberikan solusi apapun.

"Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai Kepala Negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. 2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif," begitu pernyataan resmi Jokowi dari Istana Bogor.

Pernyataan Jokowi tersebut dinilai datar dan kurang tegas. Jokowi hanya mewanti-wanti Polri dan KPK tidak ada gesekan namun tak menyinggung penangkapan Bambang Widjojanto yang dinilai banyak pihak bernuansa kriminalisasi. Para aktivis pro KPK yang menjaga gedung pemberantasan korupsi di Kuningan, Jakarta, sebenarnya berharap Presiden Jokowi mengambil sikap yang lebih tegas.

Setelah Jokowi berpidato singkat tersebut, pimpinan KPK dikomando oleh Wakil Ketua Adnan Pandu Praja langsung membacakan pernyataan sikap memprotes keras penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Aktivis pro KPK satu demi satu kemudian berorasi menegaskan dukungan ke KPK.

Sampai hari ini dukungan pro KPK terus digelorakan. Dukungan juga disampaikan ke Presiden Jokowi agar berani mengambil keputusan tegas dan pro penyelamatan KPK yang sedang dalam kondisi kritis.

"Presiden Jokowi, laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke Teuku Umar. Jangan tunduk pada KMP, Mega-Paloh," ujar Denny Indrayana saat berorasi dalam aksi #SaveKPK di area car free day (CFD) Jl Sudirman, Jakpus, Minggu (25/1/2015).

Sudah jelas semua pihak menantikan solusi konkret Presiden Jokowi untuk menyudahi polemik cicak vs buaya Jilid III tersebut. Lalu kapan Presiden Jokowi akan mengumumkan sikap tegas tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia?

"Nanti, nanti akan saya sampaikan," jawab Presiden Jokowi saat blusukan ke Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pagi tadi.

Tentu semua berharap Jokowi bakal memberi bukti pro pemberantasan korupsi dengan menyelamatkan KPK.

(trq/nrl)