Omongan Menko Polhukam Bikin Gaduh, NasDem: Sebaiknya Pak Tedjo Klarifikasi

Jakarta - Entah terselip lidah atau benar-benar menyindir pendukung KPK, pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno tentang 'rakyat nggak jelas' nyatanya makin membuat gaduh situasi. Partai NasDem meminta Menko Tedjo segera mengklarifikasi pernyataannya.

"Soal pernyataan Menko saya ngga bisa beri penjelasan karena saya tidak tahu apa alasan Pak Tedjo. Tetapi sebaiknya Pak Tejdo klarifikasi atau langsung ditanyakan apa latar belakangnya," kata Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella saat dihubungi, Minggu (25/1/2015).

Tapi Rio menduga pernyataan Tedjo dimaksudkan agar tidak ada aksi penyusupan kelompok yang berkepentingan pada aksi #SaveKPK. Sebab keadaan KPK-Polri pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, semakin panas dan rawan dimanfaatkan untuk membenturkan kedua lembaga.

"Mungkin Pak Tejdo khawatir ada kepentingan lain untuk adu domba," sambungnya.

Karena itu semua pihak sambung Rio harus menahan diri, tidak melempar pernyataan pedas yang malah memperkeruh situasi. Anggota Komisi III DPR ini menegaskan perlindungan terhadap lembaga penegakan hukum yakni Polri, Kejaksaan Agung dan KPK harus seimbang.

"Tentu kita harapkan tidak ada proses pelemahan di kedua lembaga, kita butuh Polri dan kita butuh KPK dan oleh karena itu apa-apa langkah-langkah yang dilakukan presiden tepat. Tidak boleh ada lembaga kehilangan muka terhadap lembaga lain, tidak boleh hanya satu saja yang dikuatkan, ini penting," tegas dia.

Menko Tedjo melontarkan pernyataan sindiran kepada pendukung KPK saat diminta tanggapan terkait banyaknya kritik atas sikap Presiden Joko Widodo.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," sindir Tedjo keras di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1).

Soal 'rakyat' yang disinggung Tedjo tentu memancing reaksi negatif dari massa pro KPK. Apalagi saat terjadi penangkapan Bambang pada Jumat (23/1) banyak aktivis termasuk tokoh-tokoh pegiat antikorupsi yang berdatangan ke Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel.

Deretan tokoh itu antara lain adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang merupakan moderator debat capres di Pilpres 2014 silam dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Ada pula advokat senior Todung Mulya Lubis serta pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra yang menyuarakan dukungannya.

Para mantan pimpinan KPK pun ikut berkumpul malam itu di Gedung KPK. Mulai dari Ery Riyana Hadjapamengkas, Mas Achmad Santosa, M Jasin, hingga Busyro Muqoddas. Mereka sempat berkumpul bersama dan memberikan pernyataan pers terkait keprihatinan mereka atas kondisi KPK.


(fdn/nrl)