Soal KPK vs Polri, Rieke Diah Pitaloka: Rakyat yang Dirugikan!

Jakarta - Siapa tidak yang kenal politisi dari PDIP Rieke Diah Pitaloka? Hati anggota Komisi IX DPR RI ini tergugah untuk menyampaikan pandangannya terkait Polri-KPK belakangan ini. Menurutnya, di balik semua ini yang akan paling dirugikan adalah rakyat sendiri.

"Hiruk pikuk politik yang meletup akibat kisruh yang terjadi antara Polri dan KPK jujur saja membuat saya terpukul. Di saat kami di parlemen sedang berjibaku bertempur memutuskan kebijakan politik anggaran untuk nawacita, arus besar isu membuat keputusan-keputusan di DPR terkait APBNP 2015 seakan luput dari perhatian publik," kata Rieke melalui surat elektronik, Minggu (25/1/2015).

Rieke kemudian menjelaskan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia menyinggung visi misi Jokowi-JK yakni Nawacita yang tetap diupayakan sepenuhnya untuk bisa dibumikan.

"Bukan perkara mudah, kadang ada hal-hal yang belum satu persepsi dengan para pembantu presiden di kementerian dan lembaga. Kami diingatkan untuk berkomunikasi dengan baik, kalau pun ada adu argumentasi harus berbasis data dan realitas lapangan," ujar Rieke.

Rieke menekankan program-program eksekutif dan legislatif harus dipahami melalui jalan politik yang tak boleh sekedar teknis tapi kosong arah politik. Hal itu menurutnya sama dengan penanganan korupsi.

"Bagi saya tetap kebijakan politik penanganan yang seperti apa yang digunakan harus jelas dan tegas. Namun, bukan berarti kasus korupsi dipolitisir jadi kepentingan orang atau kelompok tertentu. Politik sejatinya tak boleh personal. Politik adalah urusan publik," ujar Rieke.

"Maaf, jika saya harus katakan dari mulai urusan pemilihan Kapolri hingga 'perang KPK vs POLRI' lebih banyak muatan personal, ketimbang urusan publik. Siapa yang dikorbankan? Polri, KPK atau Jokowi sebagai Presiden? Bukan tiga-tiganya. Korbannya tetap sama dari satu era kekuasaan ke kekuasaan lain; rakyat. Siapa yang paling rusak citranya? Polri, KPK atau Presiden? Jawabannya sama, bukan tiga-tiganya, kalau seperti ini yang rusak adalah nama bangsa; Indonesia," tambahnya.

Menurut Rieke, rakyat dan bangsa dipertaruhkan dalam polemik yang kerap berulang antara Polri dan KPK ini. Sehingga ia menyimpulkan pembenahan harus dilakukan di tubuh Polri dan KPK, benar salah proses hukum yang transparan dan penuh rasa keadilan yang memutuskan.

"Sependapat dengan Presiden Jokowi (meski saya tidak setuju dengan kata 'meminta', mengintruksikan atau memerintah lebih tepat rasanya) sebagai kepala negara agar semua proses hukum terhadap hal yang dituduhkan kepada para petugas di kedua institusi tersebut segera dijalankan dengan obyektif dan sesuai undang-undang yang berlaku," ucap Rieke.

"Jika boleh saya tambahkan harapan saya, kedua institusi harus kembali kepada rel tugas masing-masing sesuai undang-undang dan konstitusi. Hentikan arogansi dan ego sektoral. Jangan ada lagi pernyataan tanpa bukti dan tanpa proses hukum, tak boleh lagi ada penangkapan semena-mena," tambah Rieke.

Kemudian Rieke meminta semua pihak yang memiliki wewenang memberikan keterangan untuk tidka menambah keruh persoalan ini. Ia menyebut kisruh Polri-KPK bukanlah panggung untuk tampil melainkan sesuatu yang harus diselesaikan demi kepentingan rakyat banyak.

"Mohon hitung masak-masak bukan semata menyelamatkan diri masing-masing. Ini bukan ajang cari panggung. Pikirkan apa faedahnya buat rakyat, apa ada gunanya buat kemaslahatan rakyat. Kalau tidak ada, lebih baik diam kerjakan saja yang bisa berguna buat rakyat. Atau berdoa buat yang sedang berjuang, juga pasti besar gunanya bagi bangsa ini," tutup Rieke.


(vid/imk)