Kritik Tajam KPK, Menteri Tedjo Diminta Pahami Nawa Cita Jokowi

Jakarta - Ketua Umum DPP Projo (Pro Jokowi) yang juga relawan Jokowi-JK saat Pilpres lalu, Budi Arie Setiadi mengkritik pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyebut KPK 'membakar rakyat'. Menurut Budi, Tedjo seharusnya memahami Nawa Cita, 9 agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Projo adalah salah satu unsur relawan yang mendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres lalu.

"Para aparat pemerintah dan pembantu presiden harus memahami Nawa Cita. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi juga harus diwujudkan. Penegakan hukum dan antikorupsi juga salah satu amanah reformasi," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/1/2015).

Salah satu Nawa Cita Jokowi-JK yakni keinginan mewujudkan penegakan hukum dan anti korupsi. Nawa cita tersebut yakni kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Menurut mantan aktivis Reformasi 1998 dari UI itu, sebagai menteri, seharusnya Tedjo lebih paham Nawa Cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah.

Budi menyesalkan penilaian Tedjo bahwa massa yang memenuhi gedung KPK sejak Jumat (23/1/2015) adalah rakyat yang tidak jelas. Budi menjelaskan, mereka yang datang ke KPK adalah aktivis antikorupsi dan pembela hak asasi manusia yang mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu.

"Mereka bukanlah massa anarkistis, melainkan tokoh-tokoh yang menginginkan penguatan institusi penegak hukum, baik Polri maupun KPK. Pak Tedjo harus lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan," tegasnya.

Budi juga menyatakan, ucapan Tedjo yang menyatakan KPK kekanak-kanakan dalam menangani persoalan dengan Polri bukankah sikap resmi pemerintah. Perintah Presiden Jokowi yang disampaikan di Bogor Jumat (23/1/2015) sangat jelas, yakni KPK dan

Polri harus bekerja sesuai dengan aturan dan jangan memunculkan gesekan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

"Tapi pernyataan Menko Polhukam justru berpotensi memancing gesekan. Itu pendapat beliau pribadi, tidak mencerminkan sikap pemerintah. Para pembantu presiden jangan punya agenda dan manuver sendiri," kata Budi, yang juga kader PDIP.

Projo juga mengkritik Tedjo, yang juga kader Partai NasDem, yang meminta KPK tidak melibatkan rakyat dalam persoalan penegakan hukum.

"Jangan jauhkan rakyat dari niat luhur menegakkan hukum dan antikorupsi," kata Budi.

Menko Polhukam Tedjo Edhy di Istana Kepresidenan, hari ini menyindir ajakan KPK kepada rakyat sebagai bentuk kekanak-kanakan.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," sindir Tedjo keras.

Tedjo mengaku kecewa dengan sikap para pimpinan KPK. Dia menilai para pimpinan KPK tidak berusaha untuk menenangkan situasi.

"Harus menjernihkan suasana, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehinga semalam masih ada pergerakan-pergerakan dari KPK, sebenarnya tidak boleh ada pergerakan massa. Jangan membuat statement yang membuat panas, tetapi pergerakan massa masih ada, tetapi ternyata tadi malam masih ada, ini yang kita sesalkan," katanya.


(nik/gah)