Konflik Lebih Parah dari Cicak-Buaya, Jokowi Harus Turun Tangan

Jakarta - Penetapan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan pelaporan Adnan Pandu Praja dinilai memperkeruh suasana. Presiden Joko Widodo diharapkan turun tangan karena persoalan ini melebihi kasus Cicak vs Buaya.

"Sekarang ini eskalasi itu bertambah seolah sekarang ini kita dihadapkan pada cicak buaya jilid dua. Kali ini jauh lebih dahsyat karena bukan hanya mempertentangkan KPK vs kepolisian, padahal sebenarnya tak ada masalah secara institusional," kata advokat senior, Todung Mulya Lubis di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Todung menambahkan seharusnya sebagai lembaga hukum, baik KPK dan Polri harus menjadi mitra. Namun, karena ada kepentingan, hubungan mitra ini malah jadi pertentangan.

"Menurut saya dampaknya akan sangat serius kasus Bambang ini adalah puncak dari gunung es. Presiden mesti berani mengambil keputusan," sebutnya.

Presiden Jokowi dituntut bisa melakukan reformasi di tubuh Polri. Dia menyebut dengan sumber daya manusia dan kewenangannya, Polri harusnya menjadi lembaga hukum yang efektif membantu KPK.

"Kalau di dalam tubuh kepolisian banyak pihak yang tak pro pemberantasan korupsi itu akan mengganggu, bukan hanya kepolisian tetapi semua kegiatan pemberantasan korupsi," katanya.


(hat/gah)