Jadi Sasaran Tembak Publik, Politisi PDIP: Pendukung BG ada 9 Fraksi

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu sasaran kemarahan publik atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Publik marah lantaran menilai penangkapan itu sebagai balas dendam lantaran KPK tetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Sementara PDIP adalah pendorong pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Apa kata PDIP menanggapi amarah publik itu?‎

"Proses di DPR kan transparan, nggak hanya PDIP yang setujui Komjen Budi Gunawan . Ada 9 fraksi yang setuju. Kalau dikatakan PDIP mendukung calon yang dicalonkan presiden, ya tentu sebagai partai yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden dan partai yang mendukung presiden, tentu kita mendukung apa yang disampaikan Bapak Jokowi. Tapi bahwa dia disetujui di DPR, tolong dilihat bahwa itu adalah satu fakta yang sangat transparan," kata anggota fraksi PDIP Dwi Ria Latifa.
Hal tersebut dikatakannya dalam acara diskusi bertajuk 'Polri vs KPK 2.0' yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).
Dwi maklum bahwa situasi saat ini membuat pihaknya jadi dapat sorotan negatif. Bahkan publik lebih marah lagi karena PDIP dalam berbagai kesempatan membenarkan bahwa Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri karena faktor kedekatan. Budi pernah menjabat jadi ajudan Ketum PDIP, Megawati, saat menjabat Presiden.

Dwi menegaskan posisi pihaknya akan tetap memberikan dukungan kepada Jokowi‎ meski banyak kecaman masyarakat. Dia juga menyebut partainya ikut dalam gerakan #SaveKPK untuk menjamin lembaga itu bisa tetap kerja tanpa politisasi. Namun, partainya tak akan menyarankan Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan perseteruan KPK vs Polri yang diumpamakan cicak versus Buaya.

"Ya memang situasinya memang saat ini mau tidak mau, kita melihat keadaan seolah-olah sepertinya PDIP. Tapi dasarnya kita tetap tegas mendukung dan sama-sama menjaga KPK supaya tetap save atau aman dalam arti bisa tetap berjalan sesuai fungsinya," tuturnya.

"Bahwa ada perkara yang sedang diproses baik itu KPK, maupun Pak BW di Polri kita serahkan pada institusi masing-masing untuk menyelesaikannya dengan cara yang transparan. Kalau kita paksa atau menekan Presiden melakukan A, B atau C dalam proses penegakan hukum, itu justru nggak benar. Penegakan hukum harus independen dan tidak ada intervensi," pungkas anggota komisi hukum DPR itu.‎


(ros/gah)