Pakar Hukum Gugat UU Polri ke MK Terkait Pemilihan Kapolri, Ini Reaksi Komjen Badrodin

Jakarta - Pakar hukum Guru Besar UGM Prof Denny Indrayana, Guru Besar Universitas Andalas Prof Saldi Isra, dan Dosen Hukum UGM Zainal Arifin menggugat UU Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dinilai hak prerogatif presiden 'dipangkas' dalam UU Polri di mana mesti ada persetujuan DPR.

Apa komentar Polri soal ini?

"Boleh saja. Silakan saja kalau ada masyarakat yang merasa ada yang tak sesuai dengan konstitusi bsa diajukan ke MK," jelas Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Gedung DPR, Kamis (22/1/2015).

Menurut dia, di dalam UU Polri hanya Kompolnas yang memberikan pertimbangan dalam rangka pemberhentian dan pencalonan Kapolri. Kemudian presiden bisa memakainya dan bisa tidak. Mekanisme selanjutnya persetujuan DPR.

"Persetujuan DPR yang dipersoalkan, Silakan penafsirannya masing-masing. Pakar hukum kan bsa menafsirkan," urai dia.

"Ya kalau saya melihat selama ini UU-nya berjalan seperti itu, itu yang kami lakukan. Kami kan pelaksana UU," tutup dia.

(dnu/ndr)