Imparsial: Pencopotan Kabareskrim Komjen Suhardi Janggal

Jakarta - Pencopotan Komjen Pol Suhardi Alius dari jabatan Kabareskrim dinilai sarat masalah. Hal ini karena mutasi jenderal bintang tiga itu justru dilakukan saat terjadi kevakuman kepemimpinan di Polri.

"Pencopotan Kabareskrim Suhardi Alius bermasalah secara hukum dan presiden harus menjelaskan ke publik," kata Direktur Program Imparsial Al Araf saat berbincang dengan detikcom, Rabu (21/1/2015).

Saat pencopotan dilakukan, Al Araf menyebut, posisi Jenderal Sutarman sudah dinyatakan non aktif oleh DPR karena sudah dianggap berhenti bersamaan diterimanya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Mengacu pada klausul yang tercantum dalam surat yang dilayangkan Presiden Jokowi kepada DPR terkait pemberhentian Jenderal Sutarman dan mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Sementara kapolri baru belum ada karena belum dilantik presiden. Pelaksana tugas yang dipimpin Wakapolri juga belum resmi diangkat presiden," sebutnya.

Wakapolri juga tidak bisa langsung mencopot Kabareskrim dan menggantinya. Karena itu Presiden Jokowi diminta bisa menjelaskan alasan pencopotan Kabareskrim.

"Jika benar pencopotan itu atas perintah presiden, maka presiden dapat dianggap melakukan politisasi terhadap Polri dengan melakukan kontrol sipil subjektif. Itu sangat berbahaya karena akan berpotensi menimbulkan konflik dalam tubuh Polri," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Jokowi tidak perlu mengambil langkah di tengah pergantian Kapolri yang belum selesai.

"Sepantasnya dalam situasi pergantian Kapolri yang belum tuntas, presiden dan pimpinan Polri tidak mengambil langkah di jajaran kedua Polri karena bisa menimbulkan masalah secara hukum," imbuhnya.






(ahy/hat)