"Kita nggak paham (soal dana siluman) karena tadi rapat kerja antara Komisi E dengan SKPD baru berlangsung dan akan dilanjut besok. Jadi nggak ada celahnya karena DPRD bisa mengutak-atiknya baru dalam forum itu," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra M Taufik saat dihubungi, Selasa (20/1/2015) malam.
DPRD memang memiliki hak budgeting atas APBD yang disusun pemerintah daerah. Forumnya pengajuan atau evaluasi anggaran itu pada rapat kerja antara DPRD dan SKPD. Karena itu, Taufik mengatakan dana siluman itu bisa jadi permainan internal SKPD Pemprov DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Taufik setuju dengan pernyataan Ahok yang mengatakan ada pihak yang ingin mengadu domba Pemprov DKI dengan institusinya saat ini. "Ini mengadu domba karena dipikirnya kita (DPRD) masih menggunakan pola lama. Sekarang kita sekarang sudah terbuka. Semua bisa datang memantau rapat di komisi E," ucap Ketua DPD DKI Jakarta.
Sebelumnya, Ahok menilai ada oknum DPRD DKI yang ikut campur dalam penyusunan RAPBD 2015 hingga ada angka Rp 8,8, triliun sudah bertemu dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di kantornya. Pertemuan itu membuat Ahok berkesimpulan ada pihak yang ingin mengadu domba DPRD DKI dan dirinya. Padahal, anggaran itu sudah dibuat dengan sistem e-budgeting sehingga kecil kemungkinan diutak-atik untuk kepentingan pribadi.
(bil/try)