Presiden Dinilai Menurunkan Standar Moral Politik Jika Lantik Komjen Budi Gunawan

Jakarta - Pasca dihentikannya Jenderal Sutarman sebagai Kapolri, posisi tersebut saat ini masih kosong. Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengisi kekosongan tersebut dengan memilih Kapolri baru.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, mayoritas publik berharap agar Presiden Jokowi memilih Kapolri baru dan tak melantik Komjen Budi Gunawan. Jika Budi yang kini sudah berstatus tersangka KPK tetap dilantik, standar politik Kabinet Kerja akan merosot.

"Seperti yang kita tahu, menteri di era SBY yang kena kasus korupsi dinon-aktifkan. Sehingga jika seorang tersangka tetap dilantik sebagai Kapolri, ini jelas sebuah kemerosotan standar moral politik," urai peneliti LSI Network, Ardian Sopa di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Kalaupun Jokowi menetapkan asas praduga tak bersalah, menurut Ardian, langkah tersebut merupakan taruhan yang tinggi. Sebab seperti diketahui, KPK memiliki rekor tak pernah gagal dalam persidangan saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Menetapkan tersangka jadi pejabat juga akan menjadi tradisi buruk kenegaraan," kata Ardian.

Menurutnya, Jokowi akan menjadi satu-satunya presiden di dunia yang mengangkat tersangka korupsi menjadi Kapolri. Wibawa Indonesia akan jatuh jika pelantikan tersebut tetap dilaksanakan.

Jokowi juga dinilai melecehkan KPK dan publik yang berdiri di belakang KPK. Sebab saat ini KPK berkembang menjadi institusi yang paling dipercaya publik.

"Mereka yang terkena label tersangka KPK, jatuh pamor," tandasnya.

(kff/ndr)