Wali Kota Jaktim Pantau PTSP di Tingkat Kelurahan

Jakarta - Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana memantau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di wilayahnya. Selain kurangnya SDM, Bambang tak menemukan masalah lain.

PTSP sendiri diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengurusan permasalahan administratif. Salah satunya pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat pembuatan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Pantauan di lapangan, Selasa (20/1/2015), Bambang meninjau aktifitas di sejumlah unit PTSP di tingkat kelurahan. Di antaranya Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kayumanis, Palmeriem dan kecamatan Matraman. Pagi ini aktifitas petugas terlihat sibuk melayani masyarakat.

"Seluruh PTSP yang ada di Jakarta Timur sudah beroperasi maksimal. Masyarakat juga puas terlayani dengan baik dan tidak perlu repot karena ini pelayanan satu pintu," ujar Bambang saat meninjau PTSP di kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan.

Kurangnya SDM membuat antrean yang mengular dianggap sebagai hal yang lumrah.

"Kebijakan gubernur memang agar seluruh kelurahan memberdayakan PTSP yang telah ada. Ini guna memaksimalkan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Semua lurah dan camat harus maksimal memberikan layanan masyarakat," imbuh Bambang.

"Pihak sekolah sendiri yang akan melakukan survei ke rumah orang tua murid, apakah warga tersebut layak mendapat KJP atau tidak jika survei menunjukan termasuk golongan orang mampu maka permohonan KJP akan ditolak," jelas Bambang.

Sementara itu Lurah Utan Kayu Selatan, Raden Yakub mengatakan, sejak sepekan lalu hingga hari Selasa (20/1), jumlah pempohon SKTM di PTSP mencapai 1.668 pemohon. Jumlah ini diperdiksi akan bertambah hingga mencapai 2.000 an pada sore nanti.

"Kalau hari ini jumlahnya sudah menurun. Hari Senin kemarin warga membludak sehingga kita layani sampai pukul 22.00. Dalam seminggu ini total pemohon SKTM mencapai 1.668 warga," ujar Raden Yakub.

Disebutkan, jumlah penduduk di wilayahnya saat ini sebanyak 31.465 jiwa, yang tersebar di 14 RW dan 173 RT. Dari jumlah ini, penerima raskin (beras miskin) sebanyak 592 jiwa.

"Jumlah tersebut tidak mencerminkan dengan jumlah warga miskin keseluruhan. Sebab sejauh ini masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan raskin," tutup Raden Yakub.

(edo/rna)