Siapa 'Sengkuni' Pembisik Pak SBY?

Jakarta - Melalui Facebook, Presiden RI ke-6 SBY mengungkapkan uneg-unegnya tentang situasi kemelut di tubuh Polri menyangkut posisi puncak di organisasi ini. Paparan SBY kemudian merembet ke adanya isu pemerintah ingin menyingkirkan orang-orang SBY. Banyak pihak bertanya-tanya, siap sebenarnya pembisik SBY?

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga "provokasi", yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan "orang-orang SBY", baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan. Saya terhenyak," kata SBY lewat Facebook, Senin (19/1/2015) kemarin.

SBY lantas menerjemahkan tokoh yang masuk akal dianggap sebagai orang-orang SBY. Mereka adalah tokoh yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Namun kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon I jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara, menurut SBY tak masuk akal diistilahkan sebagai orang-orang SBY.

"Jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era SBY harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka. Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI dan Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN," kata SBY.

"Mereka semua diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri. Kemudian khusus eselon satu kementerian dan LPNK dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Selama ini, 95% saya setujui. Yang 5%, sering saya minta dibahas kembali jika ada informasi yang negatif," lanjut SBY.

SBY menuturkan setelah jelas segala sesuatunya, segera diputuskan berdasarkan pertimbangan tersebut. Sebagian lolos, sebagian mesti dilakukan penggantian. Itulah sistem dan aturan yang diterapkan SBY secara transparan dan akuntabel.

"Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan "pembersihan" yang sama," kata Ketua Umum PD tersebut.

Hubungan SBY dengan Presiden Jokowi sebenarnya saat ini masih sangat baik. Bahkan keduanya bertemu dan satu visi soal Perppu Pilkada langsung yang akan dibahas DPR hari ini. Lalu siapa sebenarnya 'Sengkuni' pembisik yang mencoba mengadu domba SBY dan Jokowi?


(van/nrl)