"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya," tulis SBY di akun Facebook-nya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikutip detikcom, Senin (19/1/2015).
"Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan. Saya terhenyak," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai 'orang-orang SBY', menjadi tidak masuk akal," ulas SBY.
SBY menjelaskan panjang lebar soal mekanisme pemilihan pejabat di pemerintahannya. Dia mengatakan untuk posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN, semua diusulkan oleh atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri.
Untuk jabatan eselon satu kementerian dan LPNK, dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. "Selama ini, 95 % saya setujui. Yang 5 %, sering saya minta dibahas kembali jika ada informasi yang negatif," ujar Ketum Partai Demokrat ini.
"Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama," tutur SBY.
(trq/mad)