Pengamat: Eksekusi Mati Lemahkan Moral Politik Luar Negeri Indonesia

Jakarta - Eksekusi terpidana kasus narkotika dinilai akan menyulitkan negara Indonesia sendiri. Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philip Vermonte menyatakan, langkah ini akan melemahkan landasan moral dalam politik luar negeri.

“Soal eksekusi, ketika Indonesia mengeksekusi, sebetulnya Pak Jokowi agak lupa, banyak orang Indonesia antri mau dieksekusi di Luar Negeri karena berbagai hal. Ini melemahkan landasan moral dalam politik luar negeri, ketika negosiasi meminta untuk orang Indonesia yang mau dieksekusi supaya jangan dieksekusi,” kata Philip.

Hal ini dikatakannya di sela-sela acara diskusi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah 10 tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).

Menurut Philip, bukan tak mungkin jika nasib para WNI yang terlibat masalah hukum dan diganjar hukuman mati menjadi tak bisa dibela. Philip memperkirakan, justru Jokowi akan balik diserang.

“Bisa dieksploitasi musuh-musuh politik Pak Jokowi ketika dia tidak bisa menegosiasikan orang-orang Indonesia di luar negeri yang akan dihukum mati. Simply karena menurunnya landasan moral dalam politik luar negeri tadi,” tuturnya.

Selain itu ketegasan Presiden Jokowi yang sedang berusaha menunjukan komitmen pemberantasan narkotika juga mendatangkan tanya dari negara lain. Apalagi setelah keputusan eksekusi itu, pemerintah negara Belanda dan Brazil langsung protes dan menarik Dubesnya.

Menurut Philip, seharusnya Jokowi bisa membuat langkah yang lebih taktis secara bertahap. “Eksekusi kalau dari sisi hukum, dia harusnya bisa melakukan sequencing, jadi satu dulu, ntar dua bulan lagi satu lagi. Kalau kemarin kan sekaligus dan membuat orang jadi bertanya, Indonesia sedang apa? Mau menunjukkan power bahwa dia bisa mengeksekusi warga asing di tempatnya atau apa?,” pungkas doktor lulusan Northern Illinois University, AS itu.

(ros/vid)