Demi Sukses Pilkada, Akbar Terus Dorong Munas Rekonsiliasi Golkar

Demi Sukses Pilkada, Akbar Terus Dorong Munas Rekonsiliasi Golkar

- detikNews
Sabtu, 17 Jan 2015 13:57 WIB
Malang - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung terus mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) bersama untuk menyatukan dua kubu di tubuh partai beringin ini. Pilkada serentak di tahun 2015 ini menjadi alasan perlunya Munas rekonsiliasi.

"Harus ada Munas bersama diikuti kedua belah pihak. Karena banyak agenda partai menunggu yakni Pilkada," ujar Akbar Tandjung kepada wartawan di Hotel Pelangi Jalan Merdeka Selatan, Malang, Sabtu (17/1/2015). Pernyataan ini disampaikan Akbar usai bertatap muka dengan seluruh kader Partai Golkar se-Jawa Timur.

"Ini pertemuan internal partai yang mana memberikan penjelasan kepada kader tentang masalah yang terjadi. Kami banyak menerima desakan agar islah dilakukan, karena agenda besar menunggu yaitu Pilkada," sambung mantan Ketua DPR ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada 204 Pilkada yang akan berlangsung serentak pada akhir 2015 di Indonesia. Di Jawa Timur saja, Pilkada serentak akan dilakukan di 16 kota/kabupaten.

Menurut Akbar, kondisi yang terjadi di Partai Golkar saat ini akan sangat merugikan partai. Semua parpol sudah menggelar persiapan sementara Partai Golkar masih disibukkan dengan masalah internal.

"Waktunya sempit, kalau menunggu gugatan selesai akan tertinggal. Karena semua sudah melakukan persiapan. Akan sangat tidak mungkin dualisme bisa menyukseskan partai saat Pilkada," bebernya.

Menurut mantan Ketum Golkar ini, Golkar dapat kembali menggelar Munas bersama yang diikuti kedua belah pihak. Di sana dibentuk struktur kepanitiaan yang melibatkan keduanya, begitu juga dengan calon yang akan maju sebagai ketua umum.

"Ada tim independen, panitia dari kedua belah pihak. Siapa yang lolos dan terpilih itulah ketua umum baru," tuturnya.

Akbar menegaskan, langkah ini harus segera dilaksanakan demi keberlanjutan Partai Golkar, jika tidak partai akan kehilangan momentum pemilihan kepala daerah. Dia membeberkan, bahwa upaya menyatukan kedua kubu belum menemukan titik terang. Bahkan justru berdampak pada sengketa hukum, kedua kubu saling melayangkan gugatan. Kondisi ini akan memakan waktu, padahal gawe besar berupa pemilihan kepala daerah dalam bulan ini harus dipersiapkan.

"Bulan ini persiapan pilkada harus dilaโ€Žkukan. Kalau menunggu proses gugatan akan memakan waktu sampai tiga bulan itu paling cepat," paparnya.

(imk/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads