Ahok Ingin APTB Dikelola PT TransJ, Organda DKI: BUMD Belum Siap

Jakarta - Pemprov DKI ingin agar seluruh operator Angkutan  Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) berada satu atap di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta. Demi menertibkan APTB dan menekan tarif ongkos yang mahal, nantinya para operator akan dibayar rupiah per kilometer.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI menyatakan, sebelum rencana itu dijadikan kebijakan, dia meminta agar pemprov memperkuat TransJ terlebih dahulu. Menurutnya badan yang baru aktif per 1 Januari 2015 itu masih belum siap.

“Saya berpikirnya apakah TransJ sudah siap secara menyeluruh sebagai BUMD. Saya melihatnya belum siap. (Integrasi) Harus bertahap, kalau sekaligus gak mungkin. Karena rupiah per kilometer itu kan menyangkut subsidi pemerintah,” kata dia saat berbincang dengan detikcom, Jumat (16/1/2015) malam.

“Saya berharap kalau terjadi pergantian pemimpin di DKI ini, jangan sampai kebijakan seperti ini tiba-tiba dihapuskan, ini akan membahayakan operator, memporakporadankan sistem kan jadinya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Shahfruhan berujar tak masalah jika APTB akhirnya dikelola di bawah komando TransJ. Namun dia mengaku masih belum tahu angka yang disodorkan oleh pemprov berapa.

“Gubernur minta APTB terintegrasi sama busway dan harus mengikuti aturan kebijakan yang dibuat PT TransJ. Pada prinsipnya enggak ada masalah, sepanjang dasar perhitungan saling menguntungkan. Kita mau tau dulu berapa rupiah per km,” tukasnya.

(ros/vid)