Dia beralasan, sekarang ini pemerintah pusat kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar karena berpatokan pada harga minyak dunia yang turun drastis. Pihaknya pun merasa kesulitan lantaran tak ada lagi bantuan subdisi.
“Karena harga premium sudah ikuti harga internasional dan pemerintah tidak lagi memberikan subdisi kepada angkutan umum, maka Organda akan menyurati pemerintah supaya penetapan tarif itu tidak ikutin pemerintah,” kata Shahfruhan saat berbincang dengan detikcom, Jumat (16/`1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait harapan Ahok agar tarif angkutan umum diturunkan, Shahfruhan menyatakan pihaknya masih dilema. Menurutnya, angkutan berbahan bakar solar seperti bus kota, serta bus non regular seperti Kopaja AC, tak mungkin bisa diturunkan tarifnya. Hal yang sama juga terjadi pada angkot seperti mikrolet.
Peluang penurunan tarif, yang paling bisa dilakukan yakni untuk angkutan taksi, itu pun jumlahnya tak signifikan. “Saya belum bisa pastikan, kalaupun bisa diturunkan khusus taksi saja, itu paling Rp 500,” pungkas Shahfruhan.
Sebelumnya, untuk solusi harga BBM yang mungkin akan turun naik ikut harga minyak dunia, pemprov DKI berniat membuat tarif atas bawah. Kadishub DKI Benjamin Bukit berujar ini adalah solusi agar pengusaha angkutan tak bolak balik menaik-turunkan tarif.
Dengan demikian, jika terjadi kenaikan tarif BBM lagi, maka tarif angkutan bisa disesuaikan dengan sendirinya. “Kita akan ikuti dia saja kalau harga BBM fluktuatif jadi kita antisipasi dengan SK Gubernur dengan tarif batas atas dan bawah, kita satu keluarkan, nanti dibahas bersama,” kata Benjamin.