Jokowi Harus Independen, Jangan Mau Diintervensi Soal Kapolri!

Jakarta - Presiden Joko Widodo dihadapkan pada dilema untuk melantik atau membatalkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah mendapat persetujuan DPR. Dilema itu makin rumit karena tak dipungkiri banyak 'pembisik' di belakang Jokowi yang mendesak agar Budi Gunawan dilantik.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat yang dalam paripurna DPR menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penunjukkan Budi Gunawan, menagih janji Jokowi yang siap tak diintervensi dalam mengambil keputusan.

"Harusnya Jokowi tegas. Masukan dari orang kalau baik buat bangsa dan pemerintah ya dengarkan, tapi kalau tidak baik buat negara dan pemerintah ngapain didengar," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa kepada wartawan, Jumat (16/1/2015).

Saan mempertanyakan komitmen independensi Jokowi seiring banyaknya desakan dari publik yang meminta Jokowi tak melantik seorang tersangka sebagai Kapolri.

"Justru yang kita tunggu adalah independensi Jokowi sebagai presiden, bahwa dia sesuai dengan yang pernah disampaikan tak pernah mau diintevensi siapapun dalam mengambil keputusan. Sikap itu harus ditunjukkan," ujar anggota komisi II DPR itu.

Saan menuturkan proses di DPR memang sudah selesai dengan persetujuan terhadap Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Namun hal itu tak serta merta harus diamini oleh Presiden.

"Tetap keputusan itu ada di presiden. Jadi kalau presiden komitmen pada upaya pemberantasan korupsi ya harusnya hormati itu," ucap politisi asal Jabar itu.



(iqb/trq)