.webp)
Di satu sisi Jokowi ditekan oleh politisi pendukungnya untuk segera melantik Budi Gunawan meski Budi menyandang status tersangka dugaan korupsi rekening gendut. Namun di sisi lain, pendukung Jokowi dari kalangan antikorupsi mendesak Jokowi menolak Budi Gunawan.
Jokowi diminta tegas terhadap komitmennya untuk memberantas korupsi. Penerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2010 itu disarankan mendengarkan suara rakyat untuk memilih Kapolri yang bersih. Berikut mereka yang mendukung Jokowi untuk menolak Budi Gunawan:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
|
Komjen Budi Gunawan (Lamhot/detikFoto)
|
1. SBY
|
|
"Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri," kata SBY lewat twitter resminya, Jumat (16/1/2015).
SBY pun memberi pesan penting agar penguasa mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat saat ini kencang menolak pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri.
"Dengarkan suara rakyat," imbau Ketua Umum Partai Demokrat ini.
1. SBY
|
|
"Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri," kata SBY lewat twitter resminya, Jumat (16/1/2015).
SBY pun memberi pesan penting agar penguasa mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat saat ini kencang menolak pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri.
"Dengarkan suara rakyat," imbau Ketua Umum Partai Demokrat ini.
2. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva
|
|
"Masa seorang Kapolri adalah tersangka. Seorang tersangka lolos sebagai Kapolri, apa kata dunia? Apalagi yang mau di-fit and proper test," ujar Hamdan, usai menghadiri sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai Ketua MK, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).
Menurut dia, ketika seseorang ada dalam keadaan tersangka maka akan sangat mempengaruhi integritas yang bersangkutan. "Walaupun diterapkan asas praduga tak bersalah, nilai-nilai moral integritas, artinya layak tidak layak, itu yang berkaitan dengan integritas," tutur Hamdan.
Menurutnya meski Budi Gunawan profesional namun status tersangkanya akan membuat publik resah. Sebaiknya dia bisa lebih fokus pada masalah hukumnya.
"Saya kenal Pak BG orangnya baik, sangat profesional, dengan penetapan tersangka ini akan mempengaruhi legitimasi publik," imbuhnya.
2. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva
|
|
"Masa seorang Kapolri adalah tersangka. Seorang tersangka lolos sebagai Kapolri, apa kata dunia? Apalagi yang mau di-fit and proper test," ujar Hamdan, usai menghadiri sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai Ketua MK, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).
Menurut dia, ketika seseorang ada dalam keadaan tersangka maka akan sangat mempengaruhi integritas yang bersangkutan. "Walaupun diterapkan asas praduga tak bersalah, nilai-nilai moral integritas, artinya layak tidak layak, itu yang berkaitan dengan integritas," tutur Hamdan.
Menurutnya meski Budi Gunawan profesional namun status tersangkanya akan membuat publik resah. Sebaiknya dia bisa lebih fokus pada masalah hukumnya.
"Saya kenal Pak BG orangnya baik, sangat profesional, dengan penetapan tersangka ini akan mempengaruhi legitimasi publik," imbuhnya.
3. Ketua KPK Abraham Samad
|
Abraham Samad bertemu Jokowi di Istana (Foto:Agung/detikcom)
|
"Yang ingin saya katakan, ada tradisi ketatanegaraan. Tradisi ketatanegaraan yang dianut presiden-presiden sebelumnya, termasuk presiden sebelum Jokowi yaitu Pak SBY, bahwa pejabat negara yang aktif saja kalau ditetapkan sebagai tersangka itu diberhentikan," kata Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2015).
Samad sangat ingat ketika KPK menetapkan beberapa orang terdekat SBY sebagai tersangka. Tanpa banyak kompromi, SBY langsung menyarankan mereka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri.
"Dan tradisi ketatanegaraan itu masih dilakukan Presiden SBY, ketika Menpora kita jadikan tersangka pada saat itu juga mundur, ketika Pak Jero Wacik jadi tersangka, pada saat itu juga meminta mundur. Begitu juga saat SDA kita tetapkan jadi tersangka, Presiden SBY meminta mundur," jelasnya.
Untuk itu, Samad menyarankan agar Jokowi belajar dari SBY. Jika SBY saja berani memberhentikan pejabat aktif yang terjerat korupsi, seharusnya Jokowi juga melakukan demikian dan tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Ini (BG) belum jadi pejabat, oleh karena itu kalau mengikuti tradisi ketatanegaraan, maka tidak ada jalan, Pak Jokowi harusnya membatalkan kalau tidak berarti melanggar tradisi ketatanegaraan," tegas Samad.
3. Ketua KPK Abraham Samad
|
Abraham Samad bertemu Jokowi di Istana (Foto:Agung/detikcom)
|
"Yang ingin saya katakan, ada tradisi ketatanegaraan. Tradisi ketatanegaraan yang dianut presiden-presiden sebelumnya, termasuk presiden sebelum Jokowi yaitu Pak SBY, bahwa pejabat negara yang aktif saja kalau ditetapkan sebagai tersangka itu diberhentikan," kata Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2015).
Samad sangat ingat ketika KPK menetapkan beberapa orang terdekat SBY sebagai tersangka. Tanpa banyak kompromi, SBY langsung menyarankan mereka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri.
"Dan tradisi ketatanegaraan itu masih dilakukan Presiden SBY, ketika Menpora kita jadikan tersangka pada saat itu juga mundur, ketika Pak Jero Wacik jadi tersangka, pada saat itu juga meminta mundur. Begitu juga saat SDA kita tetapkan jadi tersangka, Presiden SBY meminta mundur," jelasnya.
Untuk itu, Samad menyarankan agar Jokowi belajar dari SBY. Jika SBY saja berani memberhentikan pejabat aktif yang terjerat korupsi, seharusnya Jokowi juga melakukan demikian dan tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Ini (BG) belum jadi pejabat, oleh karena itu kalau mengikuti tradisi ketatanegaraan, maka tidak ada jalan, Pak Jokowi harusnya membatalkan kalau tidak berarti melanggar tradisi ketatanegaraan," tegas Samad.
4. Pusat Kajian Antikorupsi UGM
|
|
"Kalau Kapolri yang merupakan kepala penegak hukum menyandang status tersangka, itu kan gila!" kata Zainal kepada wartawan, Rabu (14/1/2015).
Zainal menyarankan Presiden Jokowi segera menarik surat pencalonan Komjen Budi sebagai calon Kapolri dari DPR. Presiden Jokowi tak boleh mendukung seorang tersangka kasus korupsi menjadi calon Kapolri.
"Kalau saya jadi Jokowi saya akan menarik surat pencalonan itu. Alasannya kan mudah, mengikuti perkembangan sekarang, saya menarik pencalonan, dan akan mengajukan orang baru," saran Zainal.
4. Pusat Kajian Antikorupsi UGM
|
|
"Kalau Kapolri yang merupakan kepala penegak hukum menyandang status tersangka, itu kan gila!" kata Zainal kepada wartawan, Rabu (14/1/2015).
Zainal menyarankan Presiden Jokowi segera menarik surat pencalonan Komjen Budi sebagai calon Kapolri dari DPR. Presiden Jokowi tak boleh mendukung seorang tersangka kasus korupsi menjadi calon Kapolri.
"Kalau saya jadi Jokowi saya akan menarik surat pencalonan itu. Alasannya kan mudah, mengikuti perkembangan sekarang, saya menarik pencalonan, dan akan mengajukan orang baru," saran Zainal.
5. Relawan Konser 'Salam 2 Jari' dan 21 Ribu Netizen
|
|
Para relawan lantas mendatangi KPK, mereka membacakan surat terbuka untuk Jokowi. Surat tersebut berisi rasa kekecewaan mereka dan meminta Jokowi untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Mereka bahkan berencana untuk menduduki istana jika Jokowi tetap ngoto menjadikan tesangka korupsi sebagai Kapolri.
Salah satu relawan salam 2 jari, Fadjroel Rachman bahkan mendatangi Presiden Jokowi setelah bertemu pimpinan KPK. Kedatangan untuk membicarakan penolakan para relawan terhadap Komjen Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri.
"Kami mendukung Pak Jokowi, kami mendukung KPK. Tapi kami tidak mendukung Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Ini tak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Fadjroel di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015). Sayang, pertemuan relawan dengan Jokowi batal.
Budi Gunawan yang telah menyandang status tersangka dari KPK itu dinilai tak layak menjadi Kapolri oleh relawan. Mereka pun menyatakan akan terus mengkritisi Presiden Jokowi bila tetap melantik Budi Gunawan.
"Kami tak akan mencabut dukungan, tapi kami akan meneror Presiden Jokowi terus. Dengan cara terus mendatangi seperti ini," kata Fadjroel.
Dia juga menyatakan bahwa semangat relawan mendukung Jokowi saat Pilpres adalah untuk memberantas korupsi. Semasa pemerintahan Presiden SBY, KPK adalah garda terdepan pemberantasan korupsi.
"Sekarang KPK bilang Budi Gunawan tersangka. Mengapa tidak dihiraukan?" kata Fadjroel.
Aktivis Salam 2 Jari yang mendukung Jokowi saat Pilpres yang terlibat aksi di KPK adalah Fajroel Rachman, aktivis LBH Bahrain, aktivis media sosial Ulin Yusron, Romo Benny Soesatyo, Koordinator Kontras Haris Azhar, Koordinator ICW Ade Irawan, Sekjen TII Dadang Trisasongko, perwakilan Pemuda Muhammadiyah, sutradara Nia Dinata, penulis lagu "Salam 2 Jari" J-Flow, Donald Fariz, dll.
Selain para relawan, puluhan ribu netizen juga mendukung Jokowi untuk menolak Budi Gunawan. Mereka membuat petisi penolakan. Petisi tersebut termuat dalam situs change.org dengan judul "Jokowi, jangan "menutup mata", batalkan pencalonan tersangka korupsi sebagai Kapolri!". Hingga pukul 12.00 WIB, Jumat (16/1/2015), petisi ini sudah ditandatangi 28.268 pendukung.
5. Relawan Konser 'Salam 2 Jari' dan 21 Ribu Netizen
|
|
Para relawan lantas mendatangi KPK, mereka membacakan surat terbuka untuk Jokowi. Surat tersebut berisi rasa kekecewaan mereka dan meminta Jokowi untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Mereka bahkan berencana untuk menduduki istana jika Jokowi tetap ngoto menjadikan tesangka korupsi sebagai Kapolri.
Salah satu relawan salam 2 jari, Fadjroel Rachman bahkan mendatangi Presiden Jokowi setelah bertemu pimpinan KPK. Kedatangan untuk membicarakan penolakan para relawan terhadap Komjen Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri.
"Kami mendukung Pak Jokowi, kami mendukung KPK. Tapi kami tidak mendukung Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Ini tak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Fadjroel di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015). Sayang, pertemuan relawan dengan Jokowi batal.
Budi Gunawan yang telah menyandang status tersangka dari KPK itu dinilai tak layak menjadi Kapolri oleh relawan. Mereka pun menyatakan akan terus mengkritisi Presiden Jokowi bila tetap melantik Budi Gunawan.
"Kami tak akan mencabut dukungan, tapi kami akan meneror Presiden Jokowi terus. Dengan cara terus mendatangi seperti ini," kata Fadjroel.
Dia juga menyatakan bahwa semangat relawan mendukung Jokowi saat Pilpres adalah untuk memberantas korupsi. Semasa pemerintahan Presiden SBY, KPK adalah garda terdepan pemberantasan korupsi.
"Sekarang KPK bilang Budi Gunawan tersangka. Mengapa tidak dihiraukan?" kata Fadjroel.
Aktivis Salam 2 Jari yang mendukung Jokowi saat Pilpres yang terlibat aksi di KPK adalah Fajroel Rachman, aktivis LBH Bahrain, aktivis media sosial Ulin Yusron, Romo Benny Soesatyo, Koordinator Kontras Haris Azhar, Koordinator ICW Ade Irawan, Sekjen TII Dadang Trisasongko, perwakilan Pemuda Muhammadiyah, sutradara Nia Dinata, penulis lagu "Salam 2 Jari" J-Flow, Donald Fariz, dll.
Selain para relawan, puluhan ribu netizen juga mendukung Jokowi untuk menolak Budi Gunawan. Mereka membuat petisi penolakan. Petisi tersebut termuat dalam situs change.org dengan judul "Jokowi, jangan "menutup mata", batalkan pencalonan tersangka korupsi sebagai Kapolri!". Hingga pukul 12.00 WIB, Jumat (16/1/2015), petisi ini sudah ditandatangi 28.268 pendukung.
Halaman 2 dari 12
