DPR Bakal Golkan Perpu di Penghujung Deadline, PKB: Terlalu Lama!

Jakarta - DPR berencana membaw‎a pengambilan keputusan Perpu Pilkada sehari sebelum penutupan masa sidang. Namun Fraksi PKB di DPR berpendapat seharusnya DPR menyegerakan pengesahan Perpu itu menjadi Undang-undang.

"‎Rencana paripurna Perpu tanggall 17 Februari, seperti yang disampaikan Ketua Komisi II, terlalu lama," kata anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).

Menurutnya, keputusan DPR terhadap Perpu Pilkada yang diambil pada saat-saat terakhir malah bisa membuat‎ persiapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu bisa kerepotan. Sebaiknya, pengesahan Perpu Pilkada dilakukan lebih cepat.

"Penjadwalan paripurna bisa lebih cepat, karena hanya mengambil keputusan," kata Ketua DPP PKB ini.

‎DPR tak perlu membahas substansi Perpu terlebuh dahulu. Sebaiknya sahkan saja dulu Perpu Nomor 1 Tahun 2014 itu, dan apabila ada usulan perubahan substansi ‎maka itu bisa dilakukan belakangan.

"‎Agar keputusan diterima atau ditolaknya Perpu tidak mengganggu persiapan KPU, maka segera pimpinan DPR menjadwal Paripurna tentang Perpu, setelah itu Komisi II segera membahas usulan-usulan perubahan," kata Malik.‎

Malik menjelaskan, forum paripurna DPR hanya bisa menerima atau menolak Perppu tersebut. Usulan perubahan substansi Perppu oleh sejumlah fraksi, baru bisa dilakukan setelah Perppu diterima dan otomatis menjadi Undang-undang.‎

(dnu/jor)