Interupsi di Paripurna, Fraksi PD Keberatan Pemilihan Pimpinan KPK Ditunda

Jakarta - Komisi III DPR, di sidang paripurna, memutuskan menunda pemilihan calon pimpinan KPK. Fraksi Partai Demokrat (PD) keberatan pemilihan pimpinan komisi antikorupsi itu ditunda.

"Menurut pandangan Partai Demokrat, ketentuan dalam UU KPK, lima pimpinan KPK wajib hukumnya untuk dipenuhi, ini adalah mandatory rules," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PD Benny K Harman dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Benny memaparkan, sesuai aturan di Undang-undang, pimpinan KPK harus berjumlah lima orang. Jika jumlah ini tak terpenuhi, maka, menurut Benny yang mengacu ke Undang-undang, KPK tak bisa mengambil keputusan hukum.

"Keputusan-keputusan pimpinan KPK yang tidak dilakukan oleh 5 pimpinan KPK tidak sah. Inilah yang menjadi alasan pokok mengapa kami meminta supaya dilakukan pemilihan untuk memenuhi kewajiban 5 pimpinan KPK ini," papar Benny.

Satu kursi pimpinan KPK telah ditinggal Busyro Muqoddas yang masa tugasnya berakhir di awal Desember 2014 lalu. Komisi III lalu memutuskan untuk menunda pemilihan calon pimpinan KPK ke Desember 2015, dengan alasan agar berbarengan dengan pemilihan pimpinan KPK lainnya. Busyro yang kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, dan Roby Arya Brata, tak perlu mengikuti proses seleksi lagi di Desember 2015.

(imk/tor)