"Ada 200 lebih pilkada serentak di Indonesia itu pasti butuh penegak hukum, kalau urusan korupsi kita kerjasama dengan KPU Bawaslu," kata Bambang di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2014).
"Urusan selebihnya harus kerjasama, dan urusan anti korupsinya harus kerjasama dengan kejagung," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua minggu lalu kami mendengar Jaksa Agung akan ke KPK untuk melaporkan LHKPN atau macam-macam itu, tapi sepertinya belum sempat. Itu sebabnya kami menyempatkan diri membangun silaturahmi," jelas Bambang.
"Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan itu, kita bikin training bersama antara polisi, kejaksaan, KPK, BPKP dan lembaga terkait," lanjutnya.
(ndr/mad)