"Kita ingin Presiden menggunakan kewenangannya secara penuh sesuai Undang-undang dalam menunjuk Kapolri, agar Presiden tidak dibayang-bayangi oleh Ketum partai," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2014).
Muzani melihat, agaknya penunjukan Kapolri memang dipengaruhi oleh Megawati. Prestasi Budi menurut kaca mata Muzani adalah bisa dekat dengan Megawati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, proses penunjukan Budi sebagai Kapolri juga berbeda dengan proses seleksi menteri. Sebelumnya, seleksi menteri melibatkan KPK dan PPATK, sementara proses penunjukan Kapolri tidak melibatkan dua lembaga itu.
"βKali ini Presiden menggunakan pendekatan berbeda, yakni menggunakan hak prerogatif Presidennya," kata Muzani.
Namun sebelum menentukan sikap final terhadap pencalonan Kapolri, Fraksi Gerindra akan mengumpulkan anggota-anggotanya yang duduk di Komisi III terlebih dahulu. "Kami akan panggil anggota-anggota kami dari Komisi III untuk dapat masukan," jawab Sekjen Gerindra ini.
(dnu/tor)