Presiden Joko Widodo telah memilih dan mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Sejumlah respons diutarakan ke Jokowi mengapa memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski kasus rekening gendutnya tak sampai ke meja hijau.
Partai Gerinda yang tergabung dalam koalisi merah putih, mempertanyakan mengapa Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Menurut Gerindra itu sangat penting, karena Padahal jabatan Kapolri merupakan ujung tombak penegakan hukum.
Meski demikian ada juga yang tetap mendukung Komjen Budi menjadi Kapolri. Berikut berbagai respon atas penunjukan Komjen Budi menjadi Kapolri yang dirangkum, Senin (12/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra Pertanyakan Mengapa Jokowi Tunjuk Budi Gunawan jadi Kapolri
|
"Ada dua masalah yang harus di-clear-kan lebih dahulu oleh Jokowi terkait pengajuan Budi Gunawan tersebut," kata Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman dalam siaran pers, Minggu (11/1/2014).
Masalah kedua terkait tahapan pemeriksaan rekam jejak oleh KPK dan PPATK yang tidak dilakukan. Padahal jabatan Kapolri merupakan ujung tombak penegakan hukum.
Keuntungan Bila Jokowi Libatkan KPK Dalam Pemilihan Kapolri
Bambang Widjojanto
|
A. Apakah laporan itu compliance dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya.
B. Apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya;
C. Apakah ada potensi dan indikasi gratifikasi, atau indikasi tipikor lainnya, dan sejauh mana proses penanganannya.
ICW Anggap Jokowi Tutup Mata dalam Memilih Budi Gunawan
ICW saat ke KPK
|
"Ini menunjukkan Jokowi tutup mata ketika memilih Kapolri. Ini kita nilai sebagai suatu skandal politik yang dilakukan Jokowi," ujar Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yuntho saat jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).
Jaksa Agung Harap Komjen Budi Pererat Kerjasama dengan Kejaksaan
|
"Kita tentunya berharap bahwa dengan pergantian kepemimpinan itu hubungan kerjasama, baik hubungan fungsional maupun instansional antara Polri dan Kejaksaan akan lebih ditingkatkan," ujar Prasetyo, Sabtu (10/1/2015).
Halaman 2 dari 5