PDIP Yakin Budi Gunawan Mampu Laksanakan Visi Misi Jokowi di Bidang Hukum

Jakarta - PDIP menegaskan Komjen (Pol) Budi Gunawan tak terlibat sebagai Tim Sukses Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. Meski begitu, PDIP Yakin Budi Gunawan mampu melaksanakan visi misi Jokowi di bidang hukum.

"Kami meyakini bahwa Budi Gunawan akan memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan visi misi Pak Jokowi-JK di bidang hukum," ujar Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (11/1/2015).

Hasto mengatakan Presiden Jokowi sudah mendapatkan masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) soal sosok dan kapabilitas dari para nominasi calon Kapolri, termasuk Budi Gunawan. Selain itu, tentu juga mendapatkan informasi lengkap tentang kepemimpinan dan kemampuan Budi Gunawan.

"Informasi itu termasuk Budi merupakan lulusan terbaik Akpol. PDI-P tentu saja memberikan dukungan atas keputusan Presiden itu," kata Hasto.

PDIP percaya, DPR akan segera membahas calon tunggal Kapolri yang sudah diajukan tersebut. Hal itu mengingat besarnya tantangan dan harapan publik yang begitu besar terhadap institusi Polri.

"Khususnya di dalam mental hukum yang berkeadilan, memberantas narkoba dengan segala bentuk turunannya, dan menciptakan rasa aman dan ketertiban," tuturnya.

Terkait informasi yang beredar bahwa Budi Gunawan ikut membuat visi misi Jokowi-JK saat Pilpres lalu, Hasto menegaskan bahwa hal itu tak benar adanya. Hal itu ditekankan Hasto terkait pernyataan Ketua DPP PDI-P bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan yang telah dimaknai secara salah oleh sejumlah media massa, dengan menyebut Budi termasuk yang menyusun visi misi Jokowi-JK di Pilpres lalu.

"Kami paham aturan main. Kami sangat memahami netralitas TNI dan Polri. Jadi PDIP tidak pernah mengajak elite Polri di dalam penyusunan visi misi Jokowi-JK," jelas Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa visi dan misi hukum Jokowi-JK pada saat kampanye Pilpres lalu disusun oleh sebuah tim, yang terdiri dari unsur partai pengusung, Tim 11, dan para akademisi yang memiliki pemahaman politik serta hukum yang kuat.

Karena itu, Hasto menekankan bahwa penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah bagian dari hak prerogatif Presiden Jokowi seperti dimuat dalam aturan perundang-undangan. "Dan diharapkan agar semua pihak juga memandangnya dalam konteks aturan main yang ada," tutupnya.

(mpr/nrl)