ICW Desak Jokowi Libatkan KPK dan PPATK Dalam Memilih Calon Kapolri

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dalam memilih Kapolri dalam waktu dekat ini. ICW pun meminta agar Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Kapolri mendatang.

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, muncul kerisauan nama-nama calon Kapolri yang beredar diduga memiliki rekening tidak wajar atau lebih dikenal dengan istilah 'rekening gendut'.

Maka itu, diperlukan keterlibatan institusi KPK dan PPATK untuk menelusuri jejak rekam calon Kapolri sebelum dipilih Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi harus konsisten dengan terobosan yang sebelumnya dilakukan dalam pemilhan menteri. Dia harus melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Kapolri," ujar Agus saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2014).

Agus mengatakan, KPK memiliki mandat utama untuk membersihkan aparat penegak hukum. Sementara itu, PPATK merupakan institusi terdepan dalam penelusuran rekening-rekening yang mencurigakan.

"Jadi Jokowi jangan melakukan blunder politik, seperti pemilihan Jaksa Agung, tanpa melibatkan KPK dan PPATK," katanya.

"Ini jadi catatan penting buat Jokowi. Karena kalau tidak dilakukan kredibilitas Jokowi makin lama makin buruk," tambahnya.

(jor/ndr)