Polri Banyak Diadukan, Komnas HAM Desak Pembentukan UU Anti Penyiksaan

Jakarta - Institusi Polri menjadi elemen yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Alasannya mulai dari diskriminasi pelayanan hingga penyiksaan saat penyidikan. Atas hal ini Komnas HAM mendesak agar pemerintah segera membentuk UU Anti Penyiksaan.

"Polisi yang paling banyak diadukan karena ini masih banyak kekerasan yang dilakukan dalam penangkapan, diskriminasi pelayanan. Di mana angka tertinggi kekerasan dalam proses penyidikan dan BAP‎," kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2015).

"Kita mengingatkan pihak Kepolisian menyadari dan beberapa Kapolda berupaya dengan memasang CCTV di ruang penyidik ketika BAP. Tapi rupanya itu belum cukup menurunkan angka kekerasan," tambahnya.

Siane menyebutkan dalam proses penyidikan terkadang tersangka disiksa untuk mengaku atau dipaksa mengaku. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak pembentukan UU Anti Kekerasan.

"Ada cara paksa supaya cepat mengaku. Itu membuat kita mendesak semacam UU Anti Penyiksaan," ucap Siane.

‎Hal sama juga disampaikan oleh rekan Siane, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution yang mengatakan Polri perlu perubahan nyata. Salah satunya, menurut Maneger, dengan melibatkan Komnas HAM dalam pemilihan Kapolri nanti.

"Kita sarankan melibatkan Komnas HAM untuk melakukan tracking, melihat banyaknya pengaduan tentang polisi," ujar Maneger di lokasi yang sama.

‎Komnas HAM mencatat, ada 2.200 laporan terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri sepanjang 2014. Angka ini menempatkan Polri sebagai instansi yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM.


(vid/slm)