"Melalui pencegahan korupsi diharapkan pembenahaan terintegrasi tercapai. Saya berharap acara penandatanganan komitmen pemberantasan yang sudah dilakukan semoga tidak bukan hanya bersifat seremonial belaka," kata Adnan di ruang Tri Dharma, Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Kamis (8/1/2015).
Adnan menjelaskan untuk mewujudkan negara yang bebas korupsi tidaklah mudah. Menurutnya, diperlukan strategi pencegahan serta pemetaan langkah yang cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Butir yang terpenting merekrut para pembantunya. Kedua kalau percepatan reformasi tata kelola agar lebih efetif. Kalau KPK kan ada operasi tangkap tangan bersama, punya analisa potensi terhadap proyek-proyek yang rawan menjadi kasus," sebutnya.
Terkait Kemenaker, dia menegaskan kalau kementerian yang dipimpin Hanif Dhakiri itu punya peran strategis dalam pengurusan tenaga kerja termasuk TKI di luar negeri. Persoalan pengupahan, tata kelola, hingga pelayanan sistem harus dilakukan lebih baik.
"Permasalahan tenaga kerja, akspek, pengupahan, pengiriman, pemulangan TKI ilegal dan sebagainya harus diperbaiki. Ini diperlukan tekad, komitmen untuk memperbaikinya," ujarnya.
Dia pun menyebut ada tiga hal yang diperhatikan KPK untuk Kemenaker agar bisa dibenahi.
"Kami (KPK) pantau mengenai tata kelola TKI, BLK (balai latihan kerja) dan BPJS. Tiga hal ini harus dikelola dengan baik dalam pencegahan korupsi. KPK sering mendapat surat dari Kemenlu soal TKI yang dipulangkan. Biasanya mereka berangkat karena dari awal ada masalah," sebutnya.
(hat/rvk)