Kepala BKPM Gandeng KPK Soal Perizinan Investasi Dalam Negeri

Jakarta - Kedatangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani ke KPK rupanya bukan hanya untuk melaporkan harta kekayaan. Ia juga menggandeng KPK untuk ikut mengawasi perizinan investasi di dalam negeri.

"Kami dari BKPM selain saya pribadi menyerahkan LHKPN sebagai pejabat negara, kami juga melakukan konsultasi terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang nanti akan dilaksanakan BKPM," ujar Franky, di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (6/1/2014).

"Ada beberapa hal yang kami sepakati. Pertama KPK dan BKPM akan melakukan sinergi dalam memastikan proses perizinan investasi di dalam negeri. Itu ke depan mungkin akan ada MoU," lanjutnya.

Hal lain yang disepakati yaitu terkait gratifikasi. BKPM berencana membentuk satu unit yang bertugas sebagai pengendali gratifikasi. Salah satunya untuk memperingati kepada investor dan pemberi izin agar tidak melakukan gratifikasi.

"Tentunya akan memberikan layanan yang memberikan kepastian kepada investor dan pemohon perizinan untuk tidak melakukan gratifikasi dalam konteks itu," ungkap Franky.

"Di BKPM sendiri sebenarnya sudah ada beberapa yang kita siapkan Peraturan BKPM terkait dengan misalnya benturan kepentingan, dengan whistleblower, mekanisme pengaduan, itu semua sudah ada dalam peraturan BKPM. Tentunya ini bisa kita perluas di dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di akhir januari tadi," jelasnya.

(rna/jor)