Mendagri Dukung KPK Bangun Kantor Cabang di Daerah Rawan Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mendirikan kantor cabang di tiga daerah yakni Medan, Balikpapan dan Makassar. Menanggapi wacana itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik dan mendukung perpanjangan tangan lembaga adhoc tersebut.

"Kami mendukung KPK untuk membuka cabang di daerah yang terindikasi rawan korupsi. Terutama dalam tingkat pengawasan," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2015).

"Hal ini tentu sejalan dengan komitmen kita dalam membangun semangat anti korupsi. Hal ini jelas membuat wajah pemerintah ke depan semakin baik," imbuhnya.

Menurutnya, pembangunan gedung ini akan mempermudah penanganan korupsi di daerah. Terlebih saat ini santer kabar tentang rekening gendut kepala daerah.

"Mungkin ada pertanyaan rekening gendut pejabat daerah. Itu jelas kewenangan PPATK untuk menyerahkan ke pihak Kejaksaan atau KPK," sebut Tjahjo.

Politisi PDIP ini menegaskan, pihaknya hanya mengeluarkan izin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi, pihak KPK dan Kejaksaan lah yang berhak mengklarifikasi hasil temuan PPATK itu.

"Betul Kemendagri yang keluarkan izin, tapi semuanya yang berhak klarifikasi itu KPK atau Kejaksaan. Tapi kami akan terbuka untuk mengungkapkan hal tersebut," tutur Tjahjo.

"Tetapi perlu saya ingatkan, kita perlu mengedepankan asas tidak bersalah, tinggal bagaimana saja pembuktiannya," pungkasnya.

(aws/bil)