Upaya yang ditempuh wali kota itu karena dilatarbelakangi adanya permintaan sejumlah keluarga yang diliputi kekhawatiran adanya pembobolan rekening pribadi korban. Pemkot Surabaya melibatkan seorang profesor dari Universitas Airlangga (Unair) untuk teknisnya.
"Bank Indonesia, asosisasi asuransi Indonesia dan bursa efek kami surati. Karena keluarga banyak yang tidak tahu korban pakai asuransi yang mana kemudian punya tabungan di mana, sahamnya di mana. Keluarga sempat ngeluh ke aku, bagaimana kalau ada yang mbobol," kata Risma kepada wartawan di Posko Crisis Center Polda Jatim, Senin (5/1/2015) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya aku tidak berhak, tapi Depdagri menyampaikan Bu Risma sampaiakan saja. Saya membantu saja. Aku buat juga yang luar Surabaya. Tapi aku nggak bisa nyantumin datanya, silahkan berhubungan sendiri. Tapi yang asal Surabaya bisa menghubungi kantor kami," katanya.
Untuk pengurusan asuransi ke AirAsia, Risma mengaku belum terlibat. "Kalau AirAsia itu kan beda. Prosesnya saya kira lebih panjang karena berhubungan dengan ahli waris. Posisi Pemkot hanya adviser saja. Soal tawaran kompensasi dari AirAsia yang tahap awal Rp 300 juta ke keluarga, aku nggak ikut-ikut soalnya itu terkait hukum," katanya.
Yang pasti kata Risma, Pemkot Surabaya hanya ingin membantu apa yang dikeluhkan para keluarga saja. "Makanya saya panggilkan ahlinya dari Unair. Profesor itulah yang menyarankan saya kirim surat. Kemarin baru saya tandatangani," katanya.
(gik/ndr)