Israel Bekukan Penyerahan Pendapatan Pajak Bagi Palestina

Tel Aviv, - Pemerintah Israel telah memutuskan untuk membekukan penyerahan sekitar US$ 125 juta pendapatan pajak yang dikumpulkan bagi Palestina.

Keputusan ini sebagai pembalasan atas langkah-langkah Palestina untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, yang bertujuan untuk menuntut Israel atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina.

Demikian disampaikan seorang pejabat Israel seperti dilansir AFP, Minggu (4/1/2015).

Pada Jumat (2/1/2014), Palestina menyampaikan dokumen-dokumen ke markas besar PBB di New York untuk bergabung dengan ICC. Disebutkan bahwa Palestina berharap akan mencapai keadilan bagi seluruh korban yang telah dibunuh Israel.

ICC didirikan untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti genosida. Israel dan Amerika Serikat selama ini menentang keras pendekatan Palestina ke badan-badan dunia. Alasannya, hal itu merusak prospek untuk negosiasi penyelesaian damai konflik Palestina-Israel.

Sebagai balasan atas pendekatan Presiden Palestina Mahmud Abbas ke ICC tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk membekukan pengiriman pendapatan pajak bulanan senilai sekitar 500 juta shekel (US$ 125 juta) ke Palestina.

Otoritas Palestina sangat bergantung pada kiriman pendapatan dari pajak itu setiap bulan guna mengelola pemerintahan mereka dan membayar gaji pegawai negeri sipil.

Sebelumnya Israel telah mengambil langkah serupa pada Desember 2012 lalu, dengan membekukan pendapatan pajak selama tiga bulan. Hal itu sebagai bentuk kemarahan atas kampanye Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara di PBB.

Sesuai kesepakatan perdamaian interim mulai tahun 1990-an, Israel mengumpulkan pajak setidaknya US$ 100 juta per bulan atas nama Otoritas Palestina.


(ita/ita)