"1.500-an lebih. Ada beberapa posisi yang sengaja kita kosongkan. Badan Kepala Seksi Penyuluh KB ini ngapain gitu, toh ada wakil lurah," ujar Ahok kepada wartawan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2015).
Suami Veronika Tan itu menyebut pihaknya tengah mengefisiensi jabatan struktural di tubuh DKI seperti Wakil Lurah dan Kepala Seksi. Sebab menurutnya, selama ini banyak jabatan struktural yang dirasa kurang penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengosongan jabatan itu juga, kata Ahok, sudah sepengetahuan Kemendagri. "Nggak dihapus karena ini kan undang-undang. Kita sudah kirim surat ke Mendagri menyatakan kami mengosongkan pejabat kota itu, boleh nggak kosong. Boleh katanya," terang mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Lantas apakah jabatan yang kosong itu nantinya akan dihapus?
"Kita lihat saja. Kayaknya sih nggak perlu deh. Lurah tuh nggak perlu wakil, lurah butuh 75 anak buah yang mau ngais-ngais dan bersihin got. Selama berpuluh tahun sampah di selokan udah kayak batu berarti kan selama ini lurahnya nggak kerja," tegas Ahok.
"Masa lurah juga nggak tau didaerahnya dibuat kos-kosan tanpa izin. Jadi semuanya mesti dibersihin. Kira-kira ini 45 persen orang non job ini. Kita nggak mau pusing lagi lah," imbuhnya.
Bagaimana jika ada pegawai yang tidak puas dengan kebijakannya ini? Ahok hanya menanggapinya dengan tertawa santai.
"Justru bagus yang demonya lebih banyak karena gerakan masyarakat Jakarta kan juga kurang nggak sampai anggotanya 2.000 orang sudah begitu demonya pakai KTP non DKI lagi," tutup Ahok.
(aws/ndr)