Hajriyanto: Tidak di KIH atau KMP, Golkar Bisa Pilih Jalan Ketiga

Jakarta - Salah satu poin yang menjadi ganjalan islah kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono adalah keberadaan Golkar untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) atau 'loncat' ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari berpesan agar partai berlambang beringin tersebut jangan berpikiran sempit ataupun kaku.

"Saya rasa Partai Golkar tidak perlu kaku soal posisi Golkar di hadapan pemerintah karena sebetulnya pilihannya bukan hanya dua saja, di KMP atau KIH. Sebetulnya, ada jalan ketiga yaitu dengan tidak berada di pemerintah tapi juga tidak melembagakan sikap oposisinya di parlemen," ujar Hajriyanto.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Peringatan Haul 5 Tahun Gus Dur di Komplek Al-Munawaroh, Jl Warung Silah 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (28/12/2014) dini hari. Menurut mantan Wakil Ketua MPR itu, Golkar cukup berada di luar pemerintahan tetapi bukan berarti meligitimasi posisinya sebagai oposisi di parlemen.

"Cukup berada di luar pemerintahan tapi tidak bentuk oposisi permanen. Ikuti saja aturan dalam undang-undang dengan melaksanakan fungsinya tapi tidak perlu melembagakan permanen, ini politik tidak bisa dipermanenkan seperti itu," imbuhnya.

"Jadi kira-kira Golkar bisa datang ke pemerintah bilang kami tidak akan merecoki apalagi memakzulkan presiden dan wakil presiden, tapi kami juga jangan diganggu, direcoki atau dirayu-rayu masuk ke pemerintahan. Itu jalan ketiga," tambah Hajriyanto.

Dia meminta partai untuk dapat mencari win-win solution bagi keberlangsungan dalam partai dan pemerintahan. "Jadi maksud saya Partai Golkar bisa berpikir keras mencari alternatif lain. Itu harus dicari eksplorasi," tutupnya.

Sekadar informasi, dalam pertemuan perdana juru runding kedua kubu, utusan Ical masih menolak syarat agar Golkar keluar dari KMP. 3 Persyaratan lainnya telah diterima, yaitu mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat, pilpres langsung oleh rakyat, dan satu kesepakatan internal yang tidak dipublikasikan.

Sementara itu, dua kesepakatan lain yang belum disepakati adalah soal posisi Golkar di KMP dan sistem pemilihan pemilu yang akan diperjuangkan. Kubu Agung ingin pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan kubu Ical ingin sistem proporsional tertutup, seperti di zaman Orde Baru.

(aws/rmd)