Desakan Golkar Keluar dari KMP Makin Kuat

Jakarta - Salah satu poin yang menjadi ganjalan islah kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono adalah keberadaan Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP). Dorongan agar Golkar keluar dari KMP makin kuat.

Keluar dari KMP merupakan satu dari lima syarat islah yang diajukan kubu Agung ke Ical. Namun di pertemuan perdana juru runding kedua kubu, utusan Ical masih menolak syarat itu. 3 Persyaratan lain diterima, yaitu mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat, pilpres langsung oleh rakyat, dan satu kesepakatan internal yang tidak dipublikasikan.

Dua kesepakatan lain yang belum disepakati adalah soal posisi Golkar di KMP dan sistem pemilihan pemilu yang akan diperjuangkan. Kubu Agung ingin pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan kubu Ical ingin sistem proporsional tertutup, seperti di zaman Orde Baru.

Kubu Ical berkukuh Golkar tetap harus di KMP. Ketua Harian Golkar kubu Ical, MS Hidayat, usai perundingan perdana, dengan terang-terangan menolak syarat kubu Agung agar Golkar keluar dari KMP.

Padahal dorongan agar Golkar keluar dari KMP makin kuat. Dorongan terbaru datang dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Organisasi sayap Golkar yang dipimpin Dave Laksono ini mendorong agar Golkar keluar dari KMP. Meski bukan Dave langsung yang menyampaikan dorongan tersebut.

"Jadi sejak awal AMPI berpandangan koalisi tidak bisa permanen, koalisi itu kepentingan kontekstual. Kami berikan dukungan keluar dari KMP," kata Wakil Ketua Umum AMPI, Sabil Rahman di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/12/2014).

Soal keberadaan Golkar di KMP ini, disebut oleh Ketua Mahkamah Partai Golkar kubu Ical, Muladi, sebagai batu sandungan kesepakatan islah.

"Poin soal tetap di KMP atau keluar ini yang masih krusial. Jadi batu sandungan. Ini yang diharapkan bisa ada titik temu," kata Muladi kemarin.

Kader-kader di daerah pun dikabarkan sudah menyatakan keinginannya agar Golkar mengambil sikap di tengah-tengah. Keberadaan di KMP dipandang sudah tak ada lagi untungnya, sebab koalisi 'oposisi' ini sudah sepakat pilkada langsung. Pilkada tak langsung sebelumnya menjadi perekat KMP di daerah. Sebab, jika pilkada lewat DPRD, KMP yang banyak dominan di sejumlah parlemen daerah akan bisa bagi-bagi kursi untuk anggota-anggotanya.

Namun sekarang keadaan berbeda. KMP sudah mendukung pilkada langsung, artinya, tiap-tiap calon kepala daerah dari parpol anggota koalisi tetap harus berjuang keras untuk merebut hati rakyat.

Dengan kondisi begini, akankah kubu Ical goyah demi islah?

(trq/mad)