Pemilihan Calon Kapolri Jangan Diwarnai Kepentingan Politik!

Jakarta - Kabar berhembus kencang terkait rencana Presiden Joko Widodo mengganti Kapolri Jenderal Sutarman. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berpesan agar proses pemilihan tersebut tidak diwarnai oleh kepentingan politik.

"Pemilihan calon Kapolri jangan sampai diwarnai oleh kepentingan politik penguasa," kata Bambang, Rabu (24/12/2014).

Bukan tanpa dasar pensiunan kepolisian ini melontarkan pernyataan tersebut. Dia memiliki pandangan bahwa pada pemilihan Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung beberap waktu lalu terlihat ada kepentingan penguasa.

"Ada aroma politis," duga dia.

Bila kejadian serupa terulang, maka dipastikan penegakan hukum yang imparsial atau tidak memihak akan sulit terwujud di Indonesia.

"Sulit mengharapkan penegakan hukum di Indonesaia berkerja secara independen," ujar Bambang.

Hukum, dia melanjutkan, dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak. "Secara konstitusional proses penegak hukum adalah untuk melindungi semua pihak, ya rakyat ya pemeritah bagi kebenaran," kata Bambang.

Isu berkembang pergantian Kapolri ini dipercepat. Sutarman sendiri harusnya pensiun pada Oktober 2015 mendatang.

Soal pergantian pejabat di lingkungan Polri dan TNI memang pernah diungkapkan Seskab Andi Widjajanto. Dia menyampaikan diharapkan Februari mendatang proses regenerasi di tubuh TNI dan Polri bisa rampung.

(ahy/ndr)