Setidaknya sudah ada tiga butir kesepakatan antara kedua belah pihak dari perundingan perdana, yaitu pilkada langsung oleh rakyat, pilpres langsung oleh rakyat, dan satu kesepakatan internal yang tidak dipublikasikan. Sedangkan hal yang mengganjal adalah soal keberadaan Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP).
Kubu Ical dengan tegas menolak permintaan kubu Agung agar Golkar keluar dari KMP. Ketua Harian Golkar kubu Ical, MS Hidayat, menolak mentah-mentah syarat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kubu Agung memang menginginkan Golkar mendukung pemerintah. Agung juga menawarkan agar kubu Ical keluar dari KMP dan mengambil posisi sebagai penyeimbang, tidak di KMP atau pun di KIH. Jadi kubu Agung ingin Golkar mendukung pemerintah dengan mengambil sikap sebagai mitra yang kritis.
Waketum Golkar hasil Munas Jakarta Yorrys Raweyai juga telah berulang kali menyatakan bahwa sejak awal didirikan Golkar adalah pendukung pemerintah. Dia tak ingin partai berlambang pohon beringin itu mengambil sikap berseberangan dengan penguasa.
Namun Hidayat berkukuh Golkar tetap harus di KMP. Posisi di luar pemerintahan dipandang kubu Ical yang terbaik untuk saat ini.
"KMP adalah koalisi yang kami bangun dengan dasar perjuangan. Kami tidak memusuhi pemerintah, tapi bukan partai pemerintah. Itu filosofi kenapa koalisi jadi penting karena kontrol yang konstruktif," ujar Hidayat.
Namun Bendum Golkar kubu Agung, Sari Yuliati, meyakini keengganan Hidayat membawa Golkar keluar dari KMP bukanlah sikap final. Dia yakin arah koalisi kubu Ical masih bisa dirundingkan.
"Perundingan belum selesai," ujar Sari saat berbincang dengan detikcom, Rabu (24/12/2014).
(trq/nrl)