AS Sebut Kehidupan di Korut Mimpi Buruk yang Nyata

Pyongyang, - Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya anggota Dewan Keamanan PBB mengecam catatan HAM Korea Utara (Korut). Ini dilakukan setelah AS dan lainnya menggagalkan penolakan China untuk memasukkan isu Korut ke dalam agenda DK PBB.

Dalam sidang DK PBB tersebut, Dubes AS untuk PBB Samantha Power menggambarkan kehidupan di Korut sebagai "mimpi buruk yang nyata". Power pun menyebut tuntutan Pyongyang soal adanya penyelidikan gabungan AS-Korut atas peretasan Sony Pictures sebagai hal yang tak masuk akal.

Dubes China untuk PBB Liu Jieyi menegaskan bahwa DK PBB bukan forum untuk terlibat dalam isu-isu HAM, dan seharusnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang bisa menimbulkan eskalasi.

Sidang membahas Korut ini digelar setelah voting prosedural langka yang dipicu oleh penolakan China soal masuknya isus Korut dalam agenda DK PBB. Dalam voting tersebut, 11 negara mendukung, dua negara menolak dan dua negara abstain. Rusia dan China memilih menolak masuknya Korut dalam agenda pembahasan DK PBB. Namun dikarenakan tak ada hak veto dalam voting prosedural tersebut, maka upaya China untuk tidak memasukkan isu Korut ke dalam agenda DK PBB pun gagal.

Terakhir kali DK PBB menggelar voting prosedural adalah pada tahun 2006 ketika Myanmar dimasukkan ke agenda DK PBB. Sebelumnya, pembahasan DK PBB soal Korut hanya terbatas pada program senjata nuklirnya. Namun dengan voting prosedural ini, semua aspek Korut kini bisa dibahas ke-15 negara anggota DK PBB.

Setelah voting ini, maka pertemuan resmi soal Korut akan digelar segera, sesuai permintaan Dubes Australia untuk PBB Gary Quinlan dan para Dubes negara-negara Barat lainnya. Quinlan pun menyebut langkah DK PBB ini sebuah "langkah bersejarah."

"DPRK (Korut) berada dalam efek negara totaliter yang menggunakan kekerasan dan penekanan terhadap rakyatnya sendiri untuk mempertahankan negara tersebut dan kekuasaan aparat militernya yang mengancam," cetus Quinlan.

"Kekejaman rezim terhadap rakyatnya telah menciptakan negara yang tidak stabil," tandasnya.

(ita/ita)