Kepala BPKD DKI Kesal Listrik Diputus, PLN: Itu Sudah Sesuai Aturan

Jakarta -

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kesal dengan tindakan PLN yang memutus listrik di kantor-kantor pemerintah karena menunggak pembayaran. Menanggapi hal itu, PLN mengatakan pemutusan merupakan prosedur yang berlaku untuk semua pelanggan.

"Semua pelanggan apabila terlambat membayar listrik setelah tanggal 20 maka akan diputus. Hal itu merupakan ketentuan dari PLN, berlaku untuk semua pelanggan tanpa terkecuali," kata Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Chandra Sona, saat dihubungi detikcom, Senin (22/12/2014).

Chandra mengatakan PLN akan menyambungkan aliran listrik kembali jika Pemda melunasi tunggakannya. "Listrik akan normal kembali ketika sudah dibayar," ujar Chandra.

PLN mengatakan, Dinas Pertamanan menunggak listrik selama 4 bulan dengan besar tanggihan sebesar Rp 5,6 miliar. Namun Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta Nandar Sunandar mengaku hanya menunggak tagihan selama dua bulan dengan besar tagihan Rp 2,6 miliar. Penunggakan itu lantaran APBD 2014 yang terlambat diteken.

Selain Dinas Pertamanan, pihak PLN juga memutus listrik di kantor-kantor walikota, termasuk rumah pompa dan puskesmas. Meski listrik diputus, pelayanan warga dipastikan tidak mengalami gangguan. Untuk mengatasi listrik mati, Pemda menggunakan genset.

Masalah pemutusan listrik ini juga sudah sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menyesalkan bawahannya di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI diputus PLN karena ada penunggakan tagihan hingga miliaran rupiah.

"Makanya di kita ini aneh-aneh, di kami beli truk saja bisa hilang. Makanya saya ngotot sistem e-budgeting supaya saya bisa kontrol harganya. Kalau nggak, setan gendoruwo juga bisa ketik dan main hilangin (anggaran-red) saja, terus nggak ada yang mau ngaku," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Selain itu Ahok juga menduga Dinas Pertamanan memotong anggaran listrik dan menggunakan uangnya untuk anggaran proyek. “Kita enggak tahu alasannya apa, kok sudah dianggarkan sekian bayar listrik, terus dipotong. Diganti ke (proyek) yang mana saya enggak tahu,” kata Ahok.

Laporan yang diterima Ahok dari Kepala Dinas Pertamanan, Nandar Sunandar, pos anggaran untuk listrik sebenarnya sudah ada. Tetapi setelah sampai di DPRD, bahasanya menjadi berubah. Dia menegaskan, anggaran listrik tak seharusnya dialihkan ke pos anggaran lain.

“Listrik itu kan salah satu hal yang utama, enggak boleh dipotong seharusnya,” imbuhnya

(slm/mad)