Panglima TNI tentang Kendala Penindakan Illegal Fishing: Biaya BBM hingga Minim Alat

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengingatkan akan luasnya lautan Indonesia. Dia mengakui banyak kendala dalam menindak illegal fishing dari biaya BBM hingga alat yang kalah canggih.

"Kendala yang dihadapi TNI khususnya pengerahan laut untuk selesaikan illegal fishing. Laut kita sangat luas kalau kita lihat peta kelihatannya sedikit, sempit begitu. Tapi begitu masuk di lautan luar biasa luasnya. Kendala pertama pasti bahan bakar," ujar Panglima TNI Moeldoko.

Hal itu disampaikan Moeldoko usai pembukaan rapim TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Menurut Moeldoko, persoalan bahan bakar selalu dirasakan TNI AL. Karena sekali operasi misalnya 1 jam operasi itu membutuhkan bahan bakar yang biayanya hingga ratusan juta.

"Untuk kapal fregate Rp 900 juta itu baru sampai di ZEE. Kalau kejadian di 'ujung berung' sana berapa itu, nggak sampai-sampai," katanya.

Kendala kedua, kapal TNI AL tersebar di perbatasan negara. Ada di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Biasanya pencurian di luar area itu.

"Begitu kita bergeser di sana, mereka bermain lagi di tempat lain. Karena sama-sama memiliki, mungkin mereka lebih canggih. Radar lebih canggih dari kita, kecepatan kapal juga tinggi, itu tergantung yang jaga di lapangan," papar Moeldoko.

Untuk mengejar kapal pencuri ikan, tidak seperti yang dibayangkan. Mencari tempat kejadian perkara (TKP) pencurian hingga mempersiapkan kekuatan pengejaran membutuhkan waktu. Hal ini menjelaskan mengapa menindak kapal pencuri ikan tidak bisa cepat.
 
"Sehingga nggak seperti yang kita bayangkan, ada laporan ilegal fishing di titik-titik ini, saat itu juga diambil nggak iso (bisa). Perlu ruang dan waktu menyiapkan kekuatan. Kalau satuan udara kita melihat illegal fishing di situ, kita juga nggak boleh pesawat tempur main tembak kapal pencuri ikan, nggak cocok," jelasnya.

(nik/nwk)