Politisi Golkar Ini Sarankan Jokowi Blusukan dengan Menyamar

Jakarta - Kabinet kerja Jokowi-JK‎ sudah melakukan beberapa gebrakan pasca dilantik dengan 'seragam kerja' mereka kemeja putih lengan panjang. Namun data survei Cyrus Network menunjukkan hanya 4 menteri yang dikenal dan mendapat perhatian publik.

Politisi Partai Golkar Misbakhun‎, menilai ada kontrol yang kurang dari Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya. Dia menyarankan model blusukan Jokowi dilakukan dengan menyamar untuk mengecek hasil kerja menterinya.

"Saya usulkan cara kerja blusukan Jokowi incognito, menyamar,"‎ kata Wasekjen Golkar Misbakhun dalam paparan survei Cyrus Network dalam paparan survei tentang‎ 'approval rating pemerintahan Jokowi‎-JK di The Twenty8 Bar & Bistro, Jalan Tulodung Atas, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).

Misbakhun mencontohkan, misalnya soal upaya penenggelaman kapal asing pencuri ikan belum sampai kapal serius, yaitu kapal besar dan dibekingi. Begitu juga temuannya soal bantuan langsung menteri sosial yang salah sasaran.

Tapi selain soal kinerja menteri yang perlu mendapat kontrol Presiden dengan mengecek langsung lapangan, indikator lain yang dipaparkan Misbakhun adalah keluhan Presiden Jokowi soal upaya penenggelaman kapal asing.

"Presiden sudah punya keluhan terhadap kinerja menterinya. Perintahkan KSAL tenggelamkan kapal, baru 3 yang ditenggelamkan," ujarnya.

Nah, blusukan ke lapangan dengan menyamar ini bisa mengkonfirmasi hasil kerja menteri, apakah benar dilaksanakan atau tidak. Hal‎ itu kata Misbakhun pernah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto.

"Dulu, kalau kita baca, Pak Harto cek menteri-menteri dilakukan dengan perjalanan incognito. Seminggu dua minggu tidak ada beritanya tiba-tiba ada menangkap. Ini bisa buat kabinet dikontrol dengan baik oleh presiden," ujarnya.

"Jokowi ini juga luar biasa. Jet kepresidenan kadang ditinggal dia pakai pesawat ekonomi. Satu saat dia bisa naik kijang. Atau terobos ingin tahu perairan di natuna. Bisa-bisa beliau di sana. Bisa pergi ke Papua cek dana otonomi khusus, cek reklamasi utara atau tiba-tiba cek perusahaan tambang apakah menjalankan program lingkungan hidup," imbuh mantan politisi PKS itu.

(iqb/mpr)