Survei: Dukungan Publik ke Jokowi-JK Masih Kuat, Hanya Turun 2 Persen

Jakarta - Cyrus Network kembali menggelar survei politik, kali ini untuk mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla‎ melalui penilaian dukungan publik. Hasilnya, dukungan publik masih sangat kuat dan hanya turun 2 persen terhadap Jokowi-JK.

"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia. Padahal 57 persen dari responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi.

Hal itu disampaikan dalam paparan survei tentang‎ 'approval rating pemerintahan Jokowi‎-JK di The Twenty8 Bar & Bistro, Jalan Tulodung Atas, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).

Survei itu digelar pada tanggal 1-7 Desember yang melibatkan 1.220 orang responden di 33 provinsi melalui tatap muka. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3.1 persen.

"‎Ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. Namun apabila pilpres dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, presentase pemilih Jokowi-JK hanya turun sekitar 2 persen," imbuhnya.

Menurutnya, dukungan itu menjadi modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun pemerintah perlu hati-hati, karena persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis.

Meski demikian, Hasan mengingatkan bahwa mesku dukungan politik terhadap Jokowi-JK masih tinggi, tapi dukungan politik sangat rendah baik di parlemen maupun secara politik dari partai.

‎"Support di parlemen minoritas. Presiden dan wakil presiden juga tak punya kontrol efektif terhadap satu pun partai," ujarnya.

Jokowi meski berasal dari PDIP tidak punya kontrol terhadap PDIP karena masih ada peran kuat Megawati, begitu juga Jusuf Kalla tak punya kontrol terhadap Golkar meski dia mantan ketua umum.

"Jadi dari dukungan politik ok, tapi dukungan politik lemah dan agak riskan kalau tunggu setahun ke depan tanpa dukungan politik yang efektif," ucap Hasan.

(iqb/mpr)